Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berisiko menekan kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan konflik di Timur Tengah berdampak ganda terhadap CPO, yakni mendorong kenaikan harga sekaligus menekan permintaan dari negara tujuan utama akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz.
“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, kondisi ini membuat volume ekspor CPO berpotensi menurun, meski di sisi lain harga yang meningkat dapat menahan dampaknya sehingga secara keseluruhan bersifat relatif berimbang.
Selain faktor eksternal, Faisal menyebut tekanan juga datang dari dalam negeri, terutama terkait produktivitas yang cenderung menurun serta meningkatnya permintaan domestik.
“Untuk CPO, sekarang tingkat produktivitasnya agak menurun dan selain karena faktor global, juga ada faktor kebijakan yang menambah permintaan terhadap CPO di dalam negeri, misalnya program biodiesel, sehingga itu juga cenderung meningkatkan harga juga sebetulnya,” ujarnya.
Baca Juga
- Petani Sawit Desak Purbaya Kaji Ulang Kenaikan Pungutan Ekspor CPO
- Produksi Sawit Stagnan 5 Tahun, Gapki Waswas Ekspor CPO Jadi Korban
- Gapki Wanti-Wanti Lonjakan Biaya Logistik Tekan Ekspor CPO RI
Adapun di tengah kenaikan harga global, Faisal juga mengingatkan potensi risiko penyelundupan apabila terjadi disparitas harga yang signifikan antara pasar internasional dan domestik.
“Tapi kenaikan harga di tingkat global juga jangan lupa, ini ada risiko penyelundupan keluar juga kalau ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara global dengan domestik, itu yang juga perlu diantisipasi,” tuturnya.
Berdasarkan dokumen Core Insight bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, eskalasi konflik Iran menjadi ancaman nyata yang akan mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Terlebih, sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi.
Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.
“Dengan asumsi skenario harga minyak tembus US$105 per barel dan kurs Rp17.000, defisit APBN 2026 diperkirakan akan melampaui ambang batas legal di level 3,55% terhadap PDB. Pelemahan rupiah secara bersamaan akan semakin memperbesar tekanan terhadap fiskal,” demikian dokumen yang dikutip.
Dari perdagangan internasional, Indonesia juga berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar US$606,8 juta atau setara Rp10,3 triliun ke kawasan Teluk Persia apabila konflik berlangsung hingga enam pekan.
Selain dampak langsung tersebut, perekonomian domestik juga berisiko terdampak secara tidak langsung melalui perlambatan ekonomi pada mitra dagang utama seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan yang memiliki keterkaitan perdagangan kuat dengan Indonesia.
Untuk itu, Core menilai pemerintah harus menjaga rasio defisit anggaran agar tidak melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meninjau kembali alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.
Menurutnya, kedua program ini secara keseluruhan menyerap anggaran Rp418 triliun, sehingga menjadi komponen belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi.
Lebih lanjut, Core menilai pemerintah juga perlu memanfaatkan Agreement on Reciprocal Tariffs (ART) sebagai dasar untuk memperoleh skema harga minyak mentah yang lebih kompetitif dari AS.
“Rencana peningkatan impor dari AS untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Selat Hormuz berpotensi menaikkan biaya logistik, sehingga negosiasi kompensasi harga menjadi penting,” tandasnya.
