Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menyebut pembangunan kapasitas penyimpanan minyak harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi tantangan keterbatasan pasokan akibat konflik Timur Tengah.
Menurut Syafrudin, kapasitas tampung minyak milik Indonesia saat ini hanya 25 hari. Ini sangat jauh jika dibandingkan dengan standar negara anggota International Energy Agency (IEA) yang mencapai 90 hari. Meskipun Indonesia bukan anggota penuh IEA, Syafrudin menyebut angka 90 hari menjadi ukuran kehati-hatian bagi negara pengimpor energi yang rentan terhadap perang, gangguan pelayaran, dan gejolak pasar minyak.
"Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan storage minyak lebih dahulu," katanya.
Sementara itu, pemerintah sempat menyebut untuk membangun kapasitas penyimpanan minyak agar bisa mencapai 90 hari. Namun, kemarin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut ada arahan dari Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik guna memperkuat swasembada. Fokusnya antara lain pada etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Menurut Syafrudin, pemerintah perlu melihat optimalisasi bioenergi dan EBT sebagai bahan bakar nabati (BBN) sebagai strategi struktural jangka menengah, bukan pengganti kebutuhan minyak yang mendesak. Ia mengatakan keputusan mengoptimalisasi sumber etanol hingga biodiesel memang bagus untuk memperkuat nilai tambah domestik dan mengurangi ketergantungan impor. Terlebih Indonesia merupakan salah satu produsen biofuel terbesar di dunia.
Kendati demikian, menurutnya kebijakan optimalisasi ini tidak bisa dianggap sebagai jawaban lengkap atas masalah ketahanan energi jangka pendek. Pasalnya, negara membutuhkan stok yang bisa segera dikeluarkan ke pasar, bukan hanya strategi substitusi yang hasilnya baru terasa bertahap. Karena itu, menurutnya prioritas yang tepat saat ini memperbesar kapasitas penyimpanan minyak sebagai tameng darurat, lalu mempercepat BBN dan EBT sebagai jalan keluar struktural agar ketergantungan pada energi impor terus menurun dari waktu ke waktu.
“Karena cadangan fisik memberi perlindungan langsung saat krisis datang, sedangkan pengembangan BBN sebagai campuran bekerja lebih lambat. Strategi ini lebih cocok untuk mengurangi impor secara bertahap,” ujarnya.
Walau begitu, menurutnya program biodiesel tetap penting dan harus terus berjalan karena mandatory atau kewajiban B40 sudah berlaku sejak 1 Januari 2025 dan alokasi biodiesel 2026 telah ditetapkan sekitar 15,65 juta kiloliter. Biofuel dapat memperkuat ketahanan energi dalam jangka menengah.
Syafruddin menyampaikan jika agenda hilirisasi dipadukan dengan penguatan cadangan energi nasional, Indonesia tidak hanya akan lebih tahan menghadapi krisis global, tetapi juga lebih siap membangun kedaulatan energi yang nyata dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mengatakan solusi kelangkaan pasokan minyak mentah dan BBM jangka pendek bisa diatasi dengan mengamankan jalur pasokan alternatif. Baik itu berasal dari Rusia, Afrika Barat, Amerika Serikat, ataupun Amerika Latin.
“Jadi prioritas utama saat ini adalah mengamankan pasokan minyak mentah dan BBM. Membangun industri BBN itu adalah solusi jangka menengah dan panjang,” kata Hadi.
Selain jalur pasokan alternatif, pengamanan pasokan juga bisa dilakukan dengan menyewa kapal tank yang ada di sekitar perairan Kepulauan Riau.
Meski tergolong solusi jangka menengah dan panjang, namun menurutnya rencana optimalisasi BBN ini harus tetap didukung. Dia menyebut Indonesia berpeluang bisa mencapai swasembada biodiesel akhir tahun ini.
Sementara untuk pengembangan ekosistem etanol dalam sebagai BBN kadar 10-30% membutuhkan waktu 5-10 tahun.
