Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan rencana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengganggu pelayanan sosial kepada masyarakat.
“Kalau toh ada WFH, sudah kita pastikan tidak akan mengganggu pelayanan. Pelayanan untuk masyarakat akan tetap jalan,” kata Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (26/3).
Pelayanan Tetap PrioritasIa menegaskan, Kementerian Sosial tetap mengutamakan pelayanan publik meski skema kerja fleksibel diterapkan.
“Kita harapkan SDM Kementerian Sosial benar-benar bisa bekerja dengan baik, melayani dengan baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
Siapkan SkemaSaifullah Yusuf menyebut pihaknya tengah menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan kebijakan berjalan optimal.
“Kami terus rapat dengan Wamen, Sekjen, dan seluruh jajaran untuk membuat simulasi dan skema terkait kebijakan yang mungkin diterapkan,” katanya.
Masih Dibahas PemerintahSebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan skema WFH bagi ASN telah dibahas dalam rapat lintas kementerian.
Namun, pengumuman resmi kebijakan tersebut akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.
“Biar satu suara, nanti yang mengumumkan Pak Menko Ekonomi,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3).
Rencana penerapan WFH dipertimbangkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.
Kebijakan ini muncul di tengah dinamika global, termasuk dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran terhadap energi.
