Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha menyebut pemerintah perlu berhati-hati terkait wacana penerapan work from home (WFH) sebagai langkah efisiensi energi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), seiring dengan perang di Timur Tengah yang berkepanjangan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) periode 2023–2028, Shinta Widjaja Kamdani menilai wacana kebijakan WFH perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.
Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu merancang desain kebijakan yang jelas serta memetakan dampaknya terhadap berbagai aspek, termasuk produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.
“Jika wacana [WFH] ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).
Pasalnya, Shinta menuturkan sejumlah sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja agar aktivitas produksi dan distribusi berjalan optimal.
Di sisi lain, beberapa sektor seperti teknologi informasi dan profesi kreatif lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, tergantung pada jenis aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan.
Baca Juga
- Pemerintah Klaim Kebijakan WFH Bisa Hemat BBM 20%, Pengamat Bilang Begini
- Riset ISEAI: Kebijakan WFH Berpotensi Hemat Rp9,7 Triliun Setahun
- Kadin Sebut WFH Bisa Efektif Hemat BBM saat Krisis Energi, Asalkan...
“Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,” lanjutnya.
Untuk itu, Apindo menilai perlu adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu mencapai tujuan.
“Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak,” ujarnya.
Meski demikian, Shinta menyampaikan dunia usaha memahami dinamika pasar energi global saat ini yang dapat berdampak pada meningkatnya biaya energi dan logistik di dalam negeri, sehingga berbagai kebijakan serta langkah efisiensi yang dipertimbangkan pemerintah perlu menjadi perhatian bersama.
“Dunia usaha juga mencermati upaya-upaya yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mengelola harga BBM agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
