Bisnis.com, SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, guna menyatukan pandangan serta merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif atas keadaan geopolitik global yang memanas pascakonflik bersenjata yang berkecamuk di Jazirah Arab.
Khofifah mengakui dinamika geopolitik global berpotensi menimbulkan gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi, serta inflasi yang perlu diantisipasi secara kolektif bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik. Ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Khofifah, Kamis (26/3/2026).
Meski begitu, Khofifah menggarisbawahi bahwa tantangan global tersebut harus direspons pihaknya dengan melakukam penguatan ketahanan sekaligus peningkatan kapasitas adaptasi daerah.
“Tantangan hari ini bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana menjadikan Jawa Timur sebagai daerah yang resilien, adaptif, dan mampu menangkap peluang di tengah dinamika global,” tegasnya.
Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional, Jawa Timur berperan strategis dengan kontribusi sebesar 25,29% terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,40% terhadap nasional. Pada tahun 2025, PDRB Jawa Timur tercatat mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33%, yang didukung oleh sekitar 23,8 juta pekerja.
Baca Juga
- Jusuf Kalla Dikabarkan Terbang ke Iran, Jubir: Hanya ke Beberapa Negara Asean
- Iran Bakal Kenakan Biaya untuk Kapal yang Lintasi Selat Hormuz
- Negosiasi Damai AS-Iran Masih Tak Pasti, Harga Emas Stabil
Kinerja investasi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif dengan kontribusi sebesar 7,5% terhadap nasional dan menempati peringkat ketiga se-Indonesia. Pada triwulan IV 2025, investasi Jawa Timur tumbuh 31,6% secara kuartalan dan meningkat 11,4% secara tahunan, mencerminkan kepercayaan investor yang tetap kuat.
Pada sektor logistik, Jawa Timur berperan sebagai simpul distribusi nasional, di mana Pelabuhan Tanjung Perak melayani 24 dari 41 rute tol laut dan menyuplai hampir 80% logistik ke 19 provinsi di kawasan Indonesia Timur, yang didukung oleh 7 bandar udara, 37 pelabuhan, dan 12 ruas jalan tol.
Lebih lanjut, Jawa Timur juga berstatus sebagai lumbung pangan nasional dengan produksi padi dan beras tertinggi di tanah air. Cadangan beras pemerintah di Jatim tercatat mencapai 825,36 ton serta didukung pula oleh populasi ternak terbesar di Indonesia.
“Maka menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Jawa Timur harus menjadi daerah yang tidak hanya tahan terhadap krisis pangan, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional,” tegas Khofifah.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, Pemprov Jawa Timur juga mengembangkan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta penguatan distribusi melalui program Jatim Agro-Hub.
Stabilisasi harga pun secara rutin dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.
Pada sektor energi, Khofifah memastikan bahwa ketersediaan BBM dan LPG di penjuru Jawa Timur dalam kondisi aman dan terkendali, termasuk selama momentum arus mudik dan balik Lebaran 2026. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa volatilitas harga energi global tetap menjadi tantangan ke depan.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, Pemprov Jawa Timur terus mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Hingga saat ini, kapasitas EBT di Jawa Timur telah mencapai 709,13 Megawatt (MW) yang bersumber dari tenaga surya, air, biomassa, hingga pengolahan sampah menjadi energi.
Selain itu, kebijakan efisiensi energi dan belanja daerah juga terus dioptimalkan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, melalui penerapan Work From Home (WFH), efisiensi perjalanan dinas, serta optimalisasi rapat daring.
Dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, Pemprov Jawa Timur juga memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit, guna menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan biaya produksi.
Sementara itu, perlindungan sosial bagi kelompok rentan juga terus diperkuat melalui berbagai program, antara lain PKH Plus, bantuan bagi penyandang disabilitas, bantuan langsung tunai bagi buruh, serta dukungan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Pemerintah menjamin ketersediaan stok dan harga BBM subsidi tetap terkendali,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Khofifah pun menegaskan bahwa kunci dalam menghadapi tantangan global yang tak menentu tersebut adalah sinergi dan gotong royong antar segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta.
“Saya meyakini dengan sinergi yang kuat, Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mengambil peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya.
