Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merestui kenaikan batas minimum free float menjadi 15% dinilai sebagai langkah struktural untuk mengikis diskon likuiditas di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menjelaskan bahwa peningkatan ambang batas tersebut akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kedalaman pasar.
Menurutnya, dengan porsi saham publik yang lebih besar, celah harga antara permintaan dan penawaran diharapkan semakin menyempit.
“Kebijakan ini positif sekali untuk likuiditas market kita karena meningkatkan supply saham di pasar sekunder. Ini akan mengurangi fenomena tight float yang sering membuat harga bergerak volatil meski dengan pesanan kecil,” pungkas Nafan saat dihubungi, Kamis (26/3/2026).
Nafan menambahkan, porsi publik sebesar 15% akan mendorong proses pembentukan harga yang lebih efisien. Partisipasi investor publik secara lebih luas juga diyakini meminimalisir potensi kendali harga oleh pemegang saham mayoritas, sehingga pergerakan saham lebih mencerminkan fundamental.
Meski demikian, Nafan tidak menampik adanya potensi tekanan jual dalam jangka pendek, terutama bagi emiten dengan kapitalisasi kecil dan menengah (small-mid cap) yang saat ini porsi publiknya masih di bawah ketentuan.
Baca Juga
- OJK Restui Perubahan Peraturan 1-A, Batas Minimum Free Float Naik Jadi 15%
- Dari Free Float 15%, OJK Mau Lebih Banyak Saham RI Masuk Indeks MSCI dan FTSE
- Hati-hati Volatilitas IHSG Jangka Pendek Saat Penyesuaian Free Float 15%,
Dia menilai bahwa pasar kemungkinan akan melakukan antisipasi sebelum emiten mengeksekusi aksi korporasi untuk memenuhi aturan tersebut, baik melalui divestasi, private placement, maupun secondary offering.
“Tekanan harga itu wajar dan sifatnya sementara. Ini berkaitan dengan penambahan suplai. Namun, setelah fase ini selesai dan fundamental perusahaan tetap solid, saham itu justru menjadi lebih atraktif bagi pelaku pasar,” imbuhnya.
Lebih jauh, Nafan menekankan bahwa kenaikan free float ini merupakan tiket bagi emiten tanah air untuk masuk ke dalam radar investor institusi global.
Pasalnya, ketersediaan saham di publik merupakan komponen penting dalam penyesuaian bobot indeks prestisius seperti MSCI dan FTSE.
“Kenaikan free float tersebut membuka peluang peningkatan bobot di indeks global. Jika sudah eligible, arus modal masuk asing akan semakin meningkat. Valuasi emiten juga bisa mengalami re-rating karena diskon likuiditasnya turun dan berubah menjadi likuiditas premium,” tutur Nafan.
Dari sisi tata kelola, aturan ini dinilai mampu meningkatkan transparansi dan keadilan bagi investor ritel. Dengan pengendali yang tidak lagi terlalu dominan, kredibilitas emiten di mata investor global diharapkan semakin terjaga.
Untuk diketahui, OJK resmi menyetujui perubahan Peraturan 1-A yang diajukan oleh BEI. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah peningkatan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15% bagi perusahaan tercatat
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut telah diberikan kepada bursa dengan beberapa catatan penyesuaian.
“Peraturan 1A-nya baru saja hari ini kami setujui dengan catatan, kan sudah diajukan oleh bursa perubahan peraturan 1A, yang isinya itu adalah salah satunya mengatur minimum free float yang akan meningkat secara bertahap menjadi 15%,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Hasan menuturkan regulasi anyar tersebut ditargetkan bakal efektif berlaku sebelum akhir Maret 2026. Dia menambahkan pemenuhan ambang batas 15% tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan melalui tahapan terukur.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
