JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Romy Soekarno meminta pemerintah tidak menempatkan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan swasta pada hari Jumat.
Romy menyebut, jika pekerja dibiarkan WFH di hari Jumat, maka mereka cenderung menjadikannya sebagai long weekend.
Baca juga: WFH Bikin Arus Balik Lebih Santai, Pemudik Tak Perlu Buru-buru Kembali ke Bekasi
"Akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend. Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa peleset," ujar Romy saat dimintai konfirmasi, Kamis (26/3/2026).
Romy berpandangan, kebijakan WFH satu hari untuk penghematan BBM sebenarnya langkah yang rasional dalam konteks efisiensi energi nasional.
Hanya saja, dia mengingatkan, kebijakan ini tidak boleh berhenti pada niat baik semata, dan harus dirancang dengan presisi agar tidak kontraproduktif.
"Kita tidak boleh mengabaikan aspek kinerja birokrasi dan dunia kerja secara umum. Dalam praktiknya, WFH sering membuat proses kerja menjadi kurang direct. Pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, koordinasi tidak seefektif tatap muka, dan sering kali terjadi fragmentasi komunikasi," jelasnya.
Selanjutnya, Romy menyoroti interaksi langsung yang berkurang akibat WFH. Menurut dia, interaksi langsung merupakan fondasi dari trust, leadership presence, dan soliditas tim.
Ketika interaksi ini berkurang, maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi.
Baca juga: WFH 1 Hari Sepekan ASN-Swasta Tunggu Arahan Presiden
"Negara tidak boleh memberikan layanan yang 'setengah hadir' kepada masyarakat hanya karena pola kerja yang tidak optimal," papar Romy.
Oleh karena itu, Romy menilai bahwa, jika kebijakan WFH ini tetap akan dijalankan, maka beberapa prinsip harus dijaga. Misalnya seperti penentuan hari yang netral seperti pertengahan minggu.
Romy menekankan pemilihan hari harus dipikirkan untuk menghindari distorsi menjadi long weekend.
Baca juga: WFH Sehari Sepekan Dikaji, Akademisi dan DPR Minta Pemerintah Hati-hati
"Kebijakan WFH ini juga perlu mengkaji pengecualian untuk sektor pelayanan publik strategis maupun perusahaan swasta, yang membutuhkan kehadiran fisik dan interaksi langsung," jelasnya.
Sementara itu, Romy menyebut kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas.
Baca juga: Anggota DPR: Jangan Sampai Kebijakan WFH bagi Swasta Ganggu Kinerja Perusahaan
Dia mewanti-wanti, jangan sampai upaya menghemat BBM justru dibayar dengan menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain yang matang, ia juga bisa menjadi sumber masalah baru," imbuh Romy.
