Pengusaha menilai rencana atau opsi pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Meskipun langkah tersebut dinilai bukan solusi utama dalam menghadapi tekanan krisis energi akibat adanya perang Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat (AS).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan perang di Iran mendorong lonjakan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok energi global, termasuk jalur distribusi strategis.
Indonesia menjadi negara yang terdampak hal tersebut. Terlebih selain kenaikan biaya energi, ada juga dampak terhadap terhadap nilai tukar yang tertekan, dan potensi peningkatan inflasi dan beban fiskal.
Kemudian, Shinta melihat opsi WFH sebagai kebijakan yang dapat menjadi bagian dari mitigasi risiko, namun perlu diterapkan secara selektif sesuai karakteristik sektor usaha.
Terlebih, struktur ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan publik yang tetap membutuhkan kehadiran fisik.
Shinta melihat WFH lebih relevan diterapkan pada fungsi back office dan aktivitas non-esensial, sementara sektor produksi dan layanan strategis tetap perlu berjalan normal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah tekanan inflasi.
Dia juga mengakui WFH memang dapat membantu menekan mobilitas dan konsumsi BBM pada segmen tertentu, namun kontribusinya secara agregat terhadap konsumsi energi nasional perlu dihitung secara cermat dan mendalam.
Pandangan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah, Erwin Aksa yang menyebutkan WFH hanya efektif sebagai langkah taktis jangka pendek.
Dia mengakui WFH bisa membantu menekan konsumsi BBM, terutama di kota-kota besar yang mobilitas hariannya tinggi. Namun WFH hanya berlaku untuk pegawai formal seperti ASN dan sebagian pegawai swasta.
Selain itu, menurut dia kebijakan yang perlu lebih diprioritaskan adalah diversifikasi sumber impor energi, percepatan pembentukan cadangan penyangga energi, penguatan logistik dan distribusi BBM, efisiensi transportasi, serta akselerasi substitusi impor melalui program biofuel.
“Jadi, posisi Kadin adalah WFH bisa menjadi respons darurat yang membantu, tetapi solusi utamanya tetap pada penguatan cadangan, diversifikasi pasokan, efisiensi energi, dan percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih tangguh,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menilai WFH hanya efektif untuk sektor tertentu dan tidak bisa menjangkau seluruh aktivitas ekonomi.
Menurut dia WFH berpotensi menekan mobilitas harian, terutama untuk sektor administrasi, jasa, dan pekerjaan berbasis digital, tetapi tidak untuk sektor manufaktur, logistik, energi, konstruksi, dan layanan lapangan.
“Jadi, WFH efektif hanya jika ditempatkan sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih besar. Karena itu, HIPMI memandang yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan WFH, tetapi Gerakan Nasional Hemat Energi yang dipayungi regulasi secara jelas,” jelasnya.
