JAKARTA, KOMPAS.com - DPR menyiapkan sejumlah langkah penghematan, termasuk mematikan listrik, AC, dan lampu di Gedung DPR, serta membatasi perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ya kita sebenarnya minggu lalu sudah membahas dari banyak aspek gitu ya berkaitan dengan penghematan dan juga pola kerja ke depan kemungkinan ke depannya gitu ya," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/3/2026).
Baca juga: Efisiensi Anggaran Meluas: Giliran Kemensos dan Kemendagri Ikuti Jejak Kemhan
Indra menyampaikan, DPR mengurangi perjalanan dinas dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali yang sifatnya sangat urgent. Lalu, jika tidak ada persidangan lagi, maka AC, lampu, dan listrik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, akan dimatikan pada pukul 20.00 WIB.
"Kemudian juga berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, kita sedang menyiapkan exercise. Nanti setiap hari itu, jika tidak ada acara persidangan, maksimum jam 8 akan seluruhnya kita akan matikan lampu. Maksimum jam 8 akan dimatikan," jelasnya.
Baca juga: Anggota DPR: Efisiensi BBM Justru Bisa Perkuat Postur TNI, Bukan Melemahkan
Menurut Indra, Gedung DPR belum menggunakan building automatic system. Sehingga, kata dia, para pegawai masih harus menyalakan atau mematikan listrik secara manual.
"Nah, ruang-ruang rapat yang tidak digunakan itu listrik, AC, lampu juga kita akan matikan," ucapnya.
Sementara itu, terkait penggunaan kendaraan, Indra belum bisa membeberkan pengurangan BBM secara kuantitatif. Namun, pihaknya sudah mempersiapkan langkah penghematan BBM.
Baca juga: Kemensos Efisiensi BBM dan Belanja Operasional, Bansos Tetap Prioritas
"Penggunaan kendaraan juga begitu. Ke depan ini sedang masih dilakukan exercise, belum bisa saya sampaikan. Sedang kita inikan untuk pengurangan-pengurangan BBM-BBM pada kegiatan-kegiatan. Jadi kita belum menghitung secara kuantitatif, tapi langkah ke sana sudah sudah kita persiapkan dari minggu-minggu sebelum Lebaran," imbuh Indra.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Saat ini pemerintah tengah menghitung besaran efisiensi anggaran yang akan diterapkan.
Salah satu skenario yang dibahas adalah pemangkasan sekitar 10 persen dari anggaran kementerian/lembaga.
"Kita lagi hitung, untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen, tetapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah saya bilang saya potong, nanti mereka sesuaikan. Tetapi persenannya kita lagi diskusikan," jelas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
