Reni Astuti Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap keputusan Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang membatalkan wacana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pada Rabu (25/3/2026).
Dia menegaskan, setiap kebijakan di sektor pendidikan harus disusun secara matang dan tidak tergesa-gesa. Hal itu disampaikannya merespons wacana pembelajaran daring yang sempat digulirkan Pemerintah.
Dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026), Reni menekankan pentingnya kajian komprehensif berbasis data sebelum mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan. Menurutnya, kebijakan yang terburu-buru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik.
“Dalam membuat kebjikan, dalam hal ini sektor pendidikan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Semua kebijakan harus melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa,” ujar Reni dalam keterangannya.
Dia menilai, hingga saat ini pembelajaran tatap muka masih menjadi metode paling optimal dalam proses belajar mengajar. Menurutnya, interaksi langsung antara guru dan siswa memiliki peran penting, tidak hanya dalam pemahaman materi, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan perkembangan sosial peserta didik.
“Sekolah tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, karena memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter,” jelasnya.
Meski demikian, Reni tidak menutup pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan. Dia menegaskan, inovasi tetap diperlukan, namun harus diterapkan secara terukur dan tidak mengorbankan kualitas pembelajaran.
Reni juga mendorong Pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga pakar pendidikan dalam proses perumusan kebijakan.
“Tujuan utama pendidikan adalah mencetak generasi yang unggul. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus benar-benar matang dan berorientasi pada masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Selain itu, dalam konteks penghematan energi yang menjadi isu nasional, Reni mengingatkan Pemerintah cermat menentukan sektor yang relevan untuk penerapan kebijakan work from home (WFH). Sehingga tidak mengganggu aktivitas penting termasuk di sektor pendidikan. (bil/rid)
