Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merencanakan melakukan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam keterangannya Purbaya akan mengurangi jumlah pemberian MBG dari 6 hari menjadi 5 hari.
Menurut Purbaya, pengurangan itu akan berdampak pada efisiensi anggaran 2026 Rp40 triliun.
Menanggapi usulan itu, anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto merespon positif. Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak serius pada anggaran negara, memang harus dicari jalan efisiensi.
"Hasil efisiensi ini bisa dialihkan ke program lain, misalnya untuk menahan dampak gejolak harga minyak untuk memperkuat daya beli masyarakat," kata Pulung dalam keterangannya, Kamis, 26 Maret 2026.
Pulung menilai, target ambisius Presiden Prabowo Subianto terhadap program MBG memang perlu diapresiasi. "Hanya saja tetap harus mempertimbangkan kondisi objektif kesehatan fiskal kita," kata dia.
Hal lain yang perlu dicermati menurut Pulung adalah kualitas makanan MBG. Ia mengatakan bahwa banyak beredar terkadang siswa menerima makanan ultra proses yang justru dalam jangka panjang akan menimbulkan efek kesehatan negatif.
Disinilah Badan Gizi Nasional (BGN) harus lebih ketat mengawasi operasional setiap dapur. "Buat apa ada dapur jika bahan makanan yang diberikan ke masyarakat berupa biskuit dan susu kotak?," katanya.
Dalam konteks ini, menurut Pulung, masyarakat mesti dilibatkan untuk mengawasi operasional MBG.
"BGN harus mengajak masyarakat untuk mengawasi. Jangan malah orang yang melaporkan makanan buruk, diintimidasi," ujarnya.
Program besar dan masif seperti MBG tidak akan mungkin mencapai hasil maksimal tanpa keterlibatan dan pengawasan dari masyarakat.
"Terima semua masukan dan lakukan perbaikan terus menerus," ujarnya.
