PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bintan menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) serta kekeringan tahun 2026. Status ini diberlakukan selama 14 hari ke depan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Penetapan tersebut dilakukan setelah terjadi peningkatan signifikan jumlah titik api sejak awal tahun. Data mencatat, sepanjang Januari hingga Maret 2026 terdapat 317 titik api dengan total luas lahan terbakar mencapai 251 hektare.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyatakan keputusan ini diambil berdasarkan kondisi aktual di lapangan yang menunjukkan tren kebakaran yang semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. “Berdasarkan data dan situasi di lapangan, kita menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan di Bintan,” ujarnya, Kamis (26/3).
Baca juga : Tradisi Jong Perkuat Daya Tarik Wisata Budaya Bintan
Ia mengungkapkan, empat kecamatan dengan jumlah titik api tertinggi yakni Bintan Timur (81 titik), Toapaya (68 titik), Gunung Kijang (64 titik), dan Bintan Utara (60 titik).
Menurut dia, potensi kebakaran masih cukup besar mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu serta karakteristik wilayah Bintan yang didominasi lahan gambut, ditambah dampak perubahan iklim. “Risiko di Bintan cukup tinggi karena luasnya lahan gambut dan pengaruh perubahan iklim,” katanya.
Selain fokus pada penanganan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya langkah pencegahan. Roby menilai adanya indikasi unsur kesengajaan dalam sejumlah kasus kebakaran yang terjadi belakangan ini.
Baca juga : Kapal Tenggelam, Kru KM Samudera Bertahan hingga Dievakuasi Polisi
Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan aktivitas pembakaran lahan. “Segera laporkan jika melihat adanya pembakaran. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Sementara itu, kekeringan juga terjadi di hampir seluruh wilayah Bintan. PDAM Tirta Kepri melaporkan kondisi waduk mengalami penyusutan akibat rendahnya curah hujan.
Untuk mengatasi hal tersebut, PDAM terus melakukan upaya pembukaan tali air guna menambah pasokan air baku bagi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Melalui penetapan status tanggap darurat ini, Pemkab Bintan bersama instansi terkait akan memaksimalkan langkah-langkah strategis dalam penanganan karhutla dan dampak kekeringan. (E-2)
