REPUBLIKA.CO.ID, MALINAU, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama perwakilan Malaysia menggelar rapat koordinasi perbatasan RI-Malaysia di Long Nawang, Apau Kayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menyatakan bahwa Pemkab Malinau menyambut baik pertemuan bilateral ini yang dipimpin oleh Timbalan Menteri Digital Malaysia Sarawak, Datuk Wilson Uga Anak Kumbong. "Kami menyambut baik dilaksanakan rakor ini dan saya mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi lintas batas," ujar Wabup Jakaria melalui pesan singkat pada Kamis.
Dalam forum tersebut, pihak Malinau mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Sarawak, tepatnya di Tapak Mega. Jakaria berharap agar sebelum PLBN dibangun, pihak Malaysia dapat memberikan kelonggaran dan perlindungan bagi warga Apau Kayan, Kabupaten Malinau, yang berkunjung atau berbelanja kebutuhan pokok di Sarawak.
Permintaan ini disampaikan karena kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di wilayah Apau Kayan. Sinergi dengan Sarawak diharapkan dapat mengurangi permasalahan di perbatasan. "Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan yang telah lama terjalin antara masyarakat Apau Kayan dan Sarawak, bahkan sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Jakaria.
Wilayah perbatasan, menurutnya, bukan hanya sekadar garis pemisah, tetapi merupakan ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis. Oleh karena itu, hubungan harmonis yang sudah terjalin perlu terus diperkuat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Diketahui bahwa Indonesia telah lebih dahulu memiliki PLBN di wilayah Apau Kayan, yaitu PLBN Terpadu Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu. Rombongan Pemerintah Malaysia menyempatkan diri untuk melihat langsung PLBN tersebut dengan didampingi oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, Wabup Malinau, Jakaria, serta DPRD Kabupaten Malinau.
