Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel. Langkah strategis ini bertujuan agar negara memperoleh nilai ekonomi yang lebih maksimal dari pemanfaatan mineral domestik.
Keputusan tersebut merupakan bagian dari hasil rapat kerja bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada Rabu (25/3/2026). Selain itu, Presiden menginstruksikan agar setiap kebijakan sektor energi selalu menempatkan kepentingan negara sebagai prioritas utama.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel saya akan naikkan,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya melalui siaran YouTube Sekretariat Negara, Kamis (26/3/2026). Kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan negara di tengah tingginya permintaan pasar terhadap nikel Indonesia.
Di samping penyesuaian harga, pemerintah juga tengah memfinalisasi 13 proyek hilirisasi baru dengan total investasi Rp239 triliun. Investasi jumbo tersebut akan menambah daftar 20 proyek hilirisasi yang sebagian besar sudah mulai memasuki tahap konstruksi.
Bahlil menjelaskan bahwa proses groundbreaking untuk sisa proyek hilirisasi dijadwalkan akan terlaksana pada bulan depan. Terlebih lagi, hilirisasi menjadi kunci bagi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dalam jangka panjang.
Rapat di Hambalang tersebut turut membahas penguatan ketahanan energi nasional melalui pengembangan sumber energi alternatif. Pasalnya, Presiden meminta optimalisasi potensi energi dalam negeri mulai dari etanol hingga biodiesel berbasis minyak kelapa sawit.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan guna memperkuat kedaulatan energi. Upaya ini dilakukan sejalan dengan strategi perlindungan kekayaan alam agar tetap memberikan dampak luas bagi kemakmuran rakyat.
Terkait pengendalian produksi, pihak kementerian memastikan belum ada perubahan aturan untuk komoditas batu bara dan nikel. Otoritas ESDM masih memantau keseimbangan antara pasokan dan permintaan global sebelum mengambil langkah relaksasi.
Baca Juga: Pemerintah Tambah 13 Proyek Hilirisasi Baru Senilai Rp239 Triliun
Ruang relaksasi produksi secara terbatas hanya akan dibuka apabila tren harga komoditas di pasar internasional terpantau stabil. Hal tersebut dilakukan guna mencegah kelebihan pasokan yang justru dapat merugikan posisi tawar mineral nasional di mata dunia.
Sinergi antara kenaikan HPM nikel dan percepatan hilirisasi diharapkan mampu memperkokoh struktur ekonomi berbasis industri. Pemerintah optimis bahwa pengelolaan sumber daya alam yang lebih ketat akan menjamin ketersediaan cadangan energi bagi generasi mendatang.
