Pemerintah Indonesia telah memastikan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta telah diputuskan.
Namun, pengumuman resmi mengenai hal ini masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan menjadi juru bicara yang menyampaikan keputusan ini kepada publik.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa keputusan terkait WFH sebenarnya telah final dalam tingkat pemerintahan, tetapi bukan dirinya yang akan mengumumkannya.
"Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian," ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Pertimbangan Dalam Penerapan WFHKebijakan WFH juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk efisiensi energi, untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kendati demikan, pemerintah juga mempertimbangakan dampak terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Di lain sisi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan hasil pembahasan kebijakan tersebut masih akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum diumumkan secara resmi.
"Itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden, setelah ada arahan Bapak Presiden baru diumumkan resmi," ujar Tito.
Pengalaman selama pandemi Covid-19 juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan WFH saat ini. Ia menilai kebijakan satu hari kerja dari rumah tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.
Skema WFH yang DiterapkanMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan kebijakan WFH masih dalam tahap perumusan dan menjadi bagian dari langkah efisiensi di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Skema yang tengah dikaji menyebutkan bahwa penerapan WFH akan dilakukan minimal satu hari dalam seminggu. Namun, kebijakan ini tidak akan berlaku untuk semua sektor, terutama sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan yang membutuhkan kehadiran fisik.
Penerapan WFH kemungkinan bersifat wajib untuk instansi pemerintah, sementara bagi sektor swasta masih dalam bentuk imbauan.
Di samping WFH, pemerintah juga mengenalkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) terutama pada periode arus balik Lebaran mendatang yang direncanakan pada 25-27 Maret 2026.
Dengan penerapan kebijakan WFH dan WFA, diperkirakan akan ada penurunan konsumsi BBM hingga sekitar 20 persen. Meskipun angka tersebut masih bersifat perkiraan.
