LONJAKAN harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah membuat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri sulit dihindari. Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai kenaikan harga BBM saat ini merupakan langkah rasional guna menjaga stabilitas fiskal dan mencegah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian membengkak.
Hendry menjelaskan harga minyak dunia kini berpotensi menembus angka di atas US$100 per barel. Angka ini jauh melampaui asumsi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar US$70 per barel.
“Kondisi geopolitik sekarang membawa pemerintah dalam dilema yang sulit. Menahan harga berarti mempertaruhkan disiplin fiskal, sementara menaikkan harga berisiko pada inflasi. Namun, membiarkan subsidi melonjak tanpa penyesuaian akan sangat membahayakan APBN,” ujar Hendry melalui keterangannya, Jumat (27/3/2026).
Baca juga : Harga Minyak Dunia Bisa Melambung, Pemerintah Disarankan Realokasi Anggaran
Berdasarkan analisisnya, setiap kenaikan ICP sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp10,3 triliun. Jika pemerintah tetap menahan harga di tengah lonjakan global, defisit APBN berisiko melampaui batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hendry memaparkan dua skenario kenaikan harga jika harga minyak dunia berada di kisaran 85–92 dolar AS per barel. Pertalite diperkirakan naik 5-10% menjadi Rp10.500 – Rp11.000 per liter (dari Rp10.000). Solar Subsidi diperkirakan naik menjadi Rp7.150 – Rp7.500 per liter (dari Rp 6.800).
Namun, jika harga minyak dunia menetap di atas US$100 per barel dalam waktu lama, harga Pertalite diprediksi bisa menyentuh Rp12.000 per liter dan Solar hingga Rp8.200 per liter. "Tanpa penyesuaian di level ini, defisit APBN bisa meluas hingga 3,6% PDB," tambahnya.
Meski dinilai rasional secara fiskal, Hendry mengingatkan pemerintah akan ancaman stagflasi atau kondisi di mana inflasi tinggi terjadi saat pertumbuhan ekonomi melambat. Kenaikan harga BBM akan langsung menggerus daya beli masyarakat jika tidak dibarengi dengan jaring pengaman sosial yang kuat.
“Pemerintah harus menyiapkan social safety net yang tepat sasaran. Kenaikan harga tanpa kompensasi akan menyebabkan masyarakat terhimpit karena pendapatan tetap sementara pengeluaran meningkat,” tegas Hendry. (Z-2)
