Jakarta: Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri menilai Presiden Prabowo Subianto sedang mencoba menerapkan Soemitronomics, yaitu paham ekonomi ayahnya, yang merupakan salah satu tafsir ekonomi konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Ia menyebutkan, salah satu perspektif Pasal 33 UUD 1945 adalah model sosialisme demokrat di negara-negara Eropa Barat, terutama negara-negara Scandinavia, yakni koperasi sangat kuat berdampingan dengan pengusaha swasta yang bekerja di lingkungan sosialisme. Dengan demikian, swasta tidak terbiasa dengan free fight liberalism yang tentu berbeda dengan para kapitalis di Amerika Serikat.
Sedang di Indonesia, swasta masih lebih banyak dengan mekanisme perburuan rente (rent seeking economic activity), yakni dengan lobi-lobi dan sogok kepada para pejabat, meski ada juga yang relatif lebih fair. Belum lagi bicara adanya lapisan UMKM pengusaha pribumi sebagai cikal bakal "kelas menengah".
"Saya masih ingat Bung Hatta pada 1976 menjelaskan soal pelaku usaha yang bisa berkembang di alam Pancasila adalah gerakan koperasi, BUMN, dan swasta. Jadi saya kira, asal bukan rent seekers, swasta bisa berkembang di dalam konteks Ekonomi Pancasila seperti kata Bung Hatta serta melihat juga seperti di negara-negara sosialisme demokrasi," kata Prof Didin dalam keterangannya, dikutip Jumat, 27 Maret 2026.
Ia menyebutkan, posisi rakyat yang diciptakan negara, melihat secara empirik di negara-negara sosial demokrasi, memang berdaulat dibandingkan kapital. Termasuk swasta, yang tunduk dengan aturan pemerintah, seperti dengan pajak progresif, iuran jaminan sosial, aturan anti-monopoli serta regulasi-regulasi lainnya yang ditaati, dan seterusnya.
"Mereka berkiprah dalam mekanisme pasar yang sehat. Lalu, pengembangan ekonomi haruslah tidak dengan kultur kolonial dan mental inlander yang hanya menciptakan pengusaha-pengusaha ersatz palsu," ujarnya.
Baca Juga :
Menkeu: Kebijakan WFH Sudah Diputuskan, Segera Diumumkan(Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri?. Foto: Dok istimewa) Dorong peran UMKM dalam perekonomian Untuk itu, Prof Didin menegaskan pemerintah harus memberi ruang kepada UMKM, yang dalam struktur dunia usaha porsinya saat ini lebih dari 99 persen. Menurutnya, UMKM didorong untuk berkembang, sebagian menjadi gerakan koperasi yang efisien dan sebagian lagi menjadi swasta yang industrial-inovatif.
Ia menegaskan, dalam Ekonomi Pancasila tidak mungkin hanya dengan memberi ruang hanya kepada BUMN saja. Ia merupakan aliansi tiga lembaga/agen, yakni koperasi, BUMN dan swasta.
"Karenanya, Presiden Prabowo, melalui koperasi merah putih, SWF/Danantara, BGN yang dilandasi semangat anti serakahnomik, teori bapaknya sedang direalisasikan," kata Prof Didin.
Ia mengungkapkan alasan catatan tentang peran pengusaha nonpribumi, bukan karena rasial. Namun karena dalam sejarah sejak zaman kolonial, tahun 1950-an, Orde Baru hingga sekarang, yang banyak adalah pengusaha kategori rent seekers, yang sangat merusak, termasuk “membeli” segala macam (elit pribumi, partai, aparat, dan seterusnya).
"Daulat kapital yang terjadi mengangkangi daulat rakyat, haruslah dilihat secara historis sejak zaman kolonial, rakyat Nusantara dikerangkeng oleh undang-undang kolonial. Dalam undang-undang kolonial tersebut, ekonomi rakyat hanya boleh di tingkat pedesaan. Sementara di puncak terdapat para MNC kolonial dan di tengah kalangan Timur jauh, khususnya pengusaha keturunan Tionghoa," paparnya. Upaya menaikkelaskan rakyat pribumi Didin memaparkan, upaya politik Benteng pada 1950-an yang digagas Soemitro Djojohadikusumo, sebagai upaya menaikkelaskan rakyat pribumi, praktis gagal karena fenomena ALI-BABA (pribumi yang punya lisensi menjualnya ke kalangan pengusaha nonpribumi) dan banyaknya oknum penguasa yang korup (yang menjualbelikan lisensi).
Didin menyatakan secara kategoris, apa yang dikatakan Bung Hatta kemerdekaan ekonomi adalah transformasi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional masih jauh, sejauh harus terjadinya perwujudan Ekonomi Pancasila. Sebab, dalam Ekonomi Pancasila tersebut terjadi daulat rakyat di atas daulat kapital.
"Hal itu telah menjadi amanah konstitusi—UUD 1945—yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin siapa pun. Semoga rezim kali ini, yang dipimpin anak ideologis dan anak biologis ekonom besar, berani dan benar dalam menjalankan sistem perekonomian nasional kita," pungkasnya.
