JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tengah membahas langkah penghematan anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto mengatakan, pembahasan dilakukan bersama lintas kementerian.
"Masih dilakukan pembahasan lintas kementerian untuk melaksanakan arahan Presiden terkait langkah penghematan pemerintah," kata Bima Arya, Jumat (27/3/2026).
Baca juga: Penghematan Anggaran Pemerintah DIY Suguhi Tamu Hanya dengan Teh Hangat
Menurut Bima, kebijakan efisiensi anggaran ini juga akan berdampak pada pemerintah daerah.
Karena itu, pembahasannya turut melibatkan Kementerian Perekonomian guna merumuskan langkah yang tepat.
Ia menambahkan, pemerintah juga memantau krisis energi bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai negara akibat konflik tersebut.
"Kami monitor (juga)," imbuhnya.
Contoh Skema Penghematan
Sebelumnya, Presiden Prabowo beberapa kali menyampaikan arahan penghematan anggaran sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah.
Salah satu contoh yang disinggung adalah langkah Pakistan dalam melakukan efisiensi, seperti penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga wacana pemotongan gaji menteri.
Prabowo juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menentang kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Jangan nantang-nantang pemerintah pusat, banyak biasa yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi, tidak dilaksanakan,” ujar Prabowo dalam diskusi di Hambalang, Bogor.
Cegah Pemborosan dan Korupsi
Ia menegaskan, pemangkasan belanja negara yang tidak produktif bertujuan menutup celah penyimpangan serta potensi korupsi dalam pengelolaan APBN.
Menurutnya, efisiensi besar-besaran menjadi langkah penting untuk menjaga keuangan negara dan melindungi uang rakyat.
Penghematan tersebut dilakukan dengan menyisir berbagai pos belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat agar tidak menjadi beban keuangan negara.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
