Pemprov DKI Diminta Awasi dan Kendalikan Masuknya Pendatang Baru

Jakarta: Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap mengawasi dan mengendalikan masuknya warga dari luar daerah. Hal ini disampaikan menyusul banyaknya pendatang baru setelah perayaan Idulfitri.

"Kami di DPRD melihat Jakarta tidak bisa menutup diri, tetapi juga tidak boleh bersikap terlalu longgar tanpa kontrol. Karena faktanya, banyak pendatang yang datang tanpa keterampilan dan tanpa kepastian kerja," kata Kevin di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 27 Maret 2026.

Fenomena lonjakan pendatang setelah lebaran, menurut dia, memang rutin terjadi setiap tahun dan harus disikapi dengan serius. Sebab, dampaknya langsung dirasakan oleh warga Jakarta. Dia pun mengkhawatirkan kedatangan warga dari luar daerah ke Jakarta dalam jumlah banyak akan semakin memadati ibu kota dan memperparah kondisi lapangan pekerjaan yang sudah terbatas.

"Perlu ditegaskan, prioritas utama pemerintah harus tetap pada perlindungan dan kesejahteraan warga Jakarta yang sudah lebih dulu tinggal dan berkontribusi di kota ini. Jangan sampai warga kita sendiri justru semakin terpinggirkan akibat tidak terkendalinya arus pendatang yang masuk," ujar Kevin.

Untuk itu, Kevin meminta agar Pemprov DKI mengawasi dan mengendalikan arus masuknya warga dari luar daerah, meskipun tetap membuka ibu kota bagi siapapun, terutama yang mencari kesempatan bekerja. Dengan mempertimbangkan risiko masuknya warga luar daerah yang masif terhadap perekonomian dan kesejahteraan warga Jakarta sendiri, Kevin mengusulkan beberapa mekanisme pengendalian yang berbasis pada pendataan para pendatang baru.

"Karena itu, kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil langkah yang lebih tegas, antara lain dengan memperketat pendataan pendatang baru melalui Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) hingga tingkat RT/RW, serta memastikan bahwa setiap pendatang memiliki identitas jelas, tujuan yang pasti, dan tempat tinggal yang layak," ungkap Kevin.

Warga beraktivitas di Jakarta. Foto: MI

Selain itu, lanjut dia, diperlukan kebijakan selektif yang berbasis kesiapan ekonomi. Artinya, Jakarta harus mulai mendorong prinsip yang datang adalah mereka yang siap bekerja dan berkontribusi, bukan yang justru menambah beban.

Tak hanya melakukan pengawasan ketat terhadap para pendatang baru, Kevin mendesak agar Pemprov DKI Jakarta melakukan langkah proaktif dengan melaksanakan program-program yang dapat memperluas lapangan pekerjaan di ibu kota.

"Kalau tidak dikelola dengan serius, fenomena ini bisa menjadi bom waktu sosial. Karena itu, pendekatannya tidak cukup hanya administratif, tetapi juga harus strategis dan berpihak," ucap Kevin.

Apabila Pemprov DKI gagal mengendalikan masuknya para pendatang baru, dia menilai warga Jakarta terancam menjadi penonton di kotanya sendiri, sehingga tidak dapat menikmati aktivitas perekonomian di dalamnya.

"Jakarta harus tetap terbuka, tetapi tidak boleh kehilangan kendali. Yang paling utama, jangan sampai warga Jakarta menjadi penonton di kotanya sendiri," kata Kevin.