JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan gejolak geopolitik yang mendorong fluktuasi harga energi, termasuk minyak dunia. Pemerintah menjamin pasokan dan stabilitas energi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dinamika global saat ini menunjukkan tekanan yang semakin kuat, tercermin dari kenaikan harga BBM di sejumlah negara tetangga. Namun, Indonesia mampu menjaga stabilitas harga energi melalui kebijakan fiskal yang terukur.
“Kalau kita lihat negara tetangga, harga BBM sudah naik enggak kira-kira. Di sini kita bisa menjaga harga tetap stabil tanpa membahayakan APBN,” ujar Purbaya, Jumat (27/3/2026), saat melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang mengantikan Heru Pambudi.
Ia menegaskan, pemerintah telah mengantisipasi dan menyusun sejumlah skenario, termasuk jika harga minyak dunia menembus level 100 dollar AS per barel dalam waktu lama. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, kondisi tersebut masih dapat dikelola tanpa memicu gangguan serius pada APBN.
“Ditanya Presiden, bagaimana APBN? Aman Pak. Kalau tembus 100? Aman Pak. Sudah kita hitung kalau sampai 100, aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang bisa kita jalan untuk mengamangkan itu,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, pendekatan pemerintah dalam mengelola fiskal dilakukan secara kuantitatif dan terukur dengan berpegang pada prinsip disiplin fiskal dan kredibilitas APBN. Hal ini tercermin dari realisasi defisit anggaran yang tetap terjaga di bawah batas aman.
“Kita pegang prinsip disiplin fiskal dan kredibilitas APBN. Itu yang kita pegang mati-matian selama ini, setidaknya paling enggak 6 bulan terakhir. Karena orang-orang udah lihat nih, Purbaya mau bikin kesalahan apa, pasti tembus 3 persen. Tahun lalu, (deficit) di bawah 3 persen, kita publish 2,9 persen. Aktualnya nanti di bawah itu lagi,” kata Purbaya.
Dengan target defisit di bawah 3 persen, Purbaya yakin, ekonomi Indonesia akan menuju arah yang lebih baik. Melalui kebijakan yang tepat, fondasi ekonomi akan kuat. Purbaya sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah tidak memperhitungkan risiko krisis dalam waktu dekat.
“Kalau ada yang bilang dua atau tiga bulan lagi kita krisis, itu tidak benar. Semua sudah kita hitung di Kementerian Keuangan,” kata Purbaya.
APBN, Purbaya melanjutkan, disebut berperan ganda sebagai peredam guncangan sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika harga energi global meningkat, APBN digunakan untuk menahan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk menjaga harga BBM tetap stabil.
Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Purbaya menyebutkan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mendekati 6 persen pada tahun ini dan berpotensi mencapai 8 persen dalam tiga tahun ke depan.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan dan membutuhkan konsistensi kebijakan serta perbaikan tata kelola. “Waktu kita tidak banyak. saya janji ke orang-orang ke masyarakat pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6 persen. Kalau akhir tahun tidak tercapai, saya dimarain sama masyarakat mungkin disuruh mundur,” kata Purbaya kepada sekjennya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, di tengah ketidakstabilan pasokan BBM dunia yang terganggu akibat perang di Timur Tengah, Pemerintah menjamin pasokan dan stabilitas energi nasional.
Bahlil mengimbau masyarakat tidak perlu panik dan tetap menggunakan energi dengan bijak. Saat ini, untuk bensin, 50 persen kebutuhan nasional masih dipenuhi dari impor. Sebagian lainnya dipenuhi dari dalam negeri.
Untuk pemakaian elpiji, ia mengimbau agar masyarakat bijak. Sebab, Indonesia masih mengimpor LPG sebesar 70 persen dari kebutuhan. ”Kapal-kapal yang juga kita beli dari beberapa negara masih. Jadi insya Allah aman,” kata Bahlil.
Presiden, Bahlil melanjutkan, mengingatkan kepada para menterinya untuk betul-betul bekerja dan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan masyarakat tentang tingkat kemampuan. Oleh karena itu, belum ada opsi untuk membatasi subsidi energi.
”Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi. Artinya belum ada kenaikan untuk subsidi. Masih tetap sama. Itu nanti kita lihat, dinamikanya. Ini cepat sekali dinamikanya. Bisa per minggu, bisa per bulan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear,” ujarnya.
Presiden, menurut Bahlil, juga memerintahkan jajarannya untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak dari semua negara. Selama ini, 20 persen kebutuhan minyak mentah Indonesia diimpor dari Timur Tengah.
Bahlil meyaknkan bahwa pemerintah sudah menemukan sumber baru untuk mengimpor minyak mentah di luar kawasan Timur Tengah. Pemerintah saat ini juga berupaya untuk mengeluarkan kapal Pertamina dari Selat Hormuz.
