Bisnis.com, JAKARTA — Sektor transportasi maupun yang berhubungan dengan perkantoran diperkirakan bakal paling terdampak oleh kebijakan kerja dari rumah (work from home) yang dicanangkan oleh pemerintah.
Untuk diketahui, kebijakan ini tengah digodok dan rencananya diterapkan satu hari selama satu pekan untuk para aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai sektor yang paling cepat terdampak oleh kebijakan ini adalah yang bergantung pada mobilitas harian di kota-kota besar. Utamanya yang berhubungan dengan transportasi dan perkantoran.
"Terutama angkutan perkotaan, angkutan daring, penjualan BBM, parkir, jalan tol, makanan-minuman di sekitar kawasan perkantoran, dan perdagangan ritel yang hidup dari arus pekerja kantor. Kalau frekuensi perjalanan turun, omzet sektor-sektor itu ikut tertahan," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/3/2026).
Kendati demikian, Josua memperkirakan dampaknya tidak merata di seluruh ekonomi. Menurutnya, kegiatan manufaktur, pertambangan, konstruksi, pertanian, dan logistik inti tidak akan banyak berubah secara langsung karena tetap harus beroperasi di lapangan.
Kebijakan ini dinilai bisa menggeser pola belanja dari kawasan perkantoran ke kawasan permukiman, sehingga sebagian konsumsi hanya berpindah lokasi, bukan hilang sama sekali.
Baca Juga
- DPRD Jatim Harap Kebijakan WFH Hari Rabu, Tak Ganggu Pelayanan Publik
- Ada Wacana WFH, Driver Ojol Ketar-Ketir Pendapatan Anjlok 30%
- Pemprov Sulsel Berencana Terapkan WFH Tiap Jumat
"Karena itu, saya menilai dampak makronya lebih bersifat sektoral dan jangka pendek, bukan langsung menekan pertumbuhan ekonomi nasional secara besar. Di tengah itu, ekonomi domestik juga masih ditopang oleh konsumsi, manufaktur, dan aktivitas rumah tangga yang tetap kuat," tuturnya.
Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet turut memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap perekonomian cenderung terbatas dan tidak merata. Bahkan, dia memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi juga terbatas.
Sebab, Yusuf menilai porsi konsumsi energi nasional di pusat-pusat kota masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.
Dia juga melihat bahwa nantinya sektor transportasi sekaligus aktivitas penunjangnya bakal menjadi yang paling terdampak. Contohnya, angkutan umum, ride-hailing serta sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja.
"Selain itu, sektor ritel dan F&B di kawasan perkantoran juga berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya traffic pekerja. Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah," terangnya kepada Bisnis. Jadi, efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah tengah menggodok kebijakan WFH sehari dalam sepekan guna menghemat BBM.
Dia menyebut kebijakan itu sudah dibahas dalam rapat koordinasi virtual lintas kementerian dan lembaga, Selasa (24/3/2026), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Rapat tersebut membahas rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi. Hal ini seiring dengan gejolak geopolitik perang di Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak.
"Kami sudah sepakat kemarin. Rapat itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah senario, termasuk juga WFH satu hari per minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).
