Sekretariat Jenderal DPR RI mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai respons atas meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) global yang berpotensi menekan APBN.
Langkah ini ditegaskan oleh Indra Iskandar Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai upaya menjaga pengelolaan keuangan negara tetap efektif dan bertanggung jawab.
Indra mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi difokuskan pada tiga sektor utama, yaitu penghematan penggunaan BBM kendaraan dinas, pengaturan konsumsi listrik di kompleks parlemen, serta pembatasan perjalanan dinas.
“Ini adalah bentuk kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih bijak di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Salah satu langkah konkret yang langsung diterapkan adalah pengaturan penggunaan listrik. Mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pengendalian operasional listrik secara terjadwal guna menekan konsumsi energi yang dinilai masih tinggi meski aktivitas pegawai terbatas di malam hari.
“Bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien dan tepat sasaran,” jelasnya.
Di sektor transportasi, Setjen DPR RI menargetkan penghematan hingga Rp1,5 miliar per tahun melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Sistem pengendalian BBM berbasis RFID juga dioptimalkan untuk memastikan penggunaan lebih terukur.
Selain itu, wacana penerapan work from home (WFH) pada hari Jumat turut dipertimbangkan sebagai strategi efisiensi tambahan.
“Kalau WFH diterapkan di hari Jumat, maka operasional bus jemputan bisa dihentikan sementara. Ini tentu berdampak signifikan terhadap penghematan BBM,” kata Indra.
Efisiensi juga menyasar kegiatan rapat, di mana penyediaan jamuan untuk pertemuan singkat kini ditiadakan. Sementara untuk perjalanan dinas, kebijakan dilakukan secara selektif dengan mengutamakan kegiatan yang memiliki urgensi tinggi.
“Perjalanan dinas yang tidak mendesak akan dibatasi. Namun untuk kegiatan penting seperti pembahasan RUU atau uji publik, tetap difasilitasi. Yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong virtual,” tegasnya.
Meski berbagai langkah penghematan diterapkan, Indra memastikan bahwa kualitas layanan kepada pimpinan dan anggota DPR RI tetap terjaga.
“Kami pastikan efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa aktivitas DPR yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat memiliki dinamika tinggi dan tidak bisa dibatasi secara kaku.
“Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan rakyat, sehingga waktunya sangat dinamis. Itu tetap menjadi perhatian kami,” pungkasnya.
Melalui kebijakan ini, Setjen DPR RI berharap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal nasional, sekaligus memastikan fungsi legislatif tetap berjalan optimal dalam melayani kepentingan rakyat.(faz)
