jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akan ditetapkan pada Maret ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: TPG Guru PAI Belum Juga Cair, ASN Bakal WFH, Ada Transisi Apa?
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan regulasi tersebut dalam waktu dekat.
"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
BACA JUGA: Soal Wacana WFH untuk ASN, Legislator Menyoroti Sistem Pengawas Internal
Airlangga mengatakan penetapan kebijakan tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu yang tersisa pada bulan ini.
Dia menyebut waktu menuju akhir bulan Maret masih tersisa beberapa hari sehingga masih ada waktu untuk menetapkan kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Menbud Fadli Zon Instruksikan WFH dan Efisiensi Ketat Mulai 1 April
"Bulan ini tinggal berapa hari? Jadi masih ada waktu," pungkas dia.
Diketahui, pemerintah memastikan kebijakan WFH mulai diterapkan setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Airlangga menyatakan kebijakan ini berlaku bagi ASN dan diimbau pula untuk sektor swasta.
“(Aturan) WFH akan didetailkan. Namun, sesudah Lebaran akan diberlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Namun, bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga, Sabtu (21/3).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional, bahkan berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi.
Menurutnya, dari sisi fiskal maupun aktivitas ekonomi, kebijakan WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional apabila diterapkan secara selektif.
"Nggak (mengganggu), kalau pilih dengan cermat. Kalau kami pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujar Purbaya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak seluruh jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.
Selain itu, penerapan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas masyarakat, meskipun besaran penghematan masih bergantung pada harga minyak.
"Kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan. Jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas total nggak akan terlalu terganggu," jelas Purbaya.(antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
