Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen mengikuti kebijakan pemerintah pusat, dalam sejumlah program strategis. Mulai dari pengaturan kerja fleksibel, hingga penataan permukiman di wilayah perkotaan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI, akan menyesuaikan kebijakan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA). Penyesuaian itu dengan aturan yang tengah disiapkan pemerintah pusat.
“Ini pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat, itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya (peraturan menteri) segera dikeluarkan untuk pengaturan itu,” kata Pramono Anung, di Halte Tosari, Jumat, 27 Maret 2026.
Baca Juga :
Pendatang Baru di Jakarta Diperkirakan Mencapai 10-12 Ribu OrangKebijakan kerja fleksibel ini dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta.
Pemprov DKI juga menyatakan siap mendukung program pemerintah pusat dalam penataan kawasan permukiman, termasuk penanganan warga yang tinggal di sepanjang jalur rel kereta api.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung/Metro TV
“Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk penanganan perumahan yang ada di sepanjang rel kereta api,” ujar Pramono.
Pramono menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
