Wellington (ANTARA) - Selandia Baru telah memperbarui rencana bahan bakar nasionalnya untuk menanggapi ketidakpastian pasokan bahan bakar yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah.
Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis dalam sebuah konferensi pers pada Jumat (27/3) menyampaikan bahwa saat ini "tidak perlu memberlakukan pembatasan bahan bakar", tetapi pemerintah mengambil langkah lebih awal guna memastikan negaranya siap untuk merespons situasi tersebut.
Rencana itu menguraikan empat fase respons eskalasi yang mencakup bensin, solar, dan bahan bakar jet, yang disesuaikan secara proporsional dengan risiko terhadap ketahanan pasokan bahan bakar Selandia Baru. Saat ini, negara tersebut berada pada Fase 1.
Fase 1 berfokus pada pemantauan perkembangan global serta pelonggaran pembatasan, seperti spesifikasi bahan bakar, guna meningkatkan fleksibilitas pasokan. Fase 2 memperkuat koordinasi antara pemerintah dan industri untuk meningkatkan pasokan dan mengurangi permintaan, menurut rencana tersebut.
Rencana itu memungkinkan adanya intervensi yang lebih kuat pada Fase 3 dan 4, termasuk memprioritaskan pasokan bahan bakar bagi layanan darurat dan industri-industri esensial jika gangguan semakin memburuk. Saat ini, ketentuan tersebut masih dalam tahap konsultasi.
Keputusan untuk berpindah antarfase akan dipandu oleh enam kriteria penilaian, termasuk pembatasan ekspor dari kilang asal, perubahan tingkat persediaan bahan bakar nasional, atau gangguan distribusi yang signifikan, sebut otoritas.
Wakil Menteri Energi Selandia Baru Shane Jones yang bertanggung jawab atas ketahanan pasokan bahan bakar, dalam konferensi pers menyatakan bahwa rencana tersebut disusun melalui kerja sama yang erat dengan pihak industri.
"Selandia Baru memiliki persediaan bahan bakar yang cukup, tetapi kami sedang merencanakan berbagai skenario potensial di mana upaya mendapatkan pasokan di masa depan dapat menjadi semakin sulit," ujar Jones.
Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis dalam sebuah konferensi pers pada Jumat (27/3) menyampaikan bahwa saat ini "tidak perlu memberlakukan pembatasan bahan bakar", tetapi pemerintah mengambil langkah lebih awal guna memastikan negaranya siap untuk merespons situasi tersebut.
Rencana itu menguraikan empat fase respons eskalasi yang mencakup bensin, solar, dan bahan bakar jet, yang disesuaikan secara proporsional dengan risiko terhadap ketahanan pasokan bahan bakar Selandia Baru. Saat ini, negara tersebut berada pada Fase 1.
Fase 1 berfokus pada pemantauan perkembangan global serta pelonggaran pembatasan, seperti spesifikasi bahan bakar, guna meningkatkan fleksibilitas pasokan. Fase 2 memperkuat koordinasi antara pemerintah dan industri untuk meningkatkan pasokan dan mengurangi permintaan, menurut rencana tersebut.
Rencana itu memungkinkan adanya intervensi yang lebih kuat pada Fase 3 dan 4, termasuk memprioritaskan pasokan bahan bakar bagi layanan darurat dan industri-industri esensial jika gangguan semakin memburuk. Saat ini, ketentuan tersebut masih dalam tahap konsultasi.
Keputusan untuk berpindah antarfase akan dipandu oleh enam kriteria penilaian, termasuk pembatasan ekspor dari kilang asal, perubahan tingkat persediaan bahan bakar nasional, atau gangguan distribusi yang signifikan, sebut otoritas.
Wakil Menteri Energi Selandia Baru Shane Jones yang bertanggung jawab atas ketahanan pasokan bahan bakar, dalam konferensi pers menyatakan bahwa rencana tersebut disusun melalui kerja sama yang erat dengan pihak industri.
"Selandia Baru memiliki persediaan bahan bakar yang cukup, tetapi kami sedang merencanakan berbagai skenario potensial di mana upaya mendapatkan pasokan di masa depan dapat menjadi semakin sulit," ujar Jones.
