Belakangan, masyarakat dunia tengah dibuat waswas dengan krisis energi global. Menghemat energi hingga mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan bakal dilakukan di Jawa Tengah supaya masyarakat bisa selamat dari krisis.
Perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang berujung pada penutupan Selat Hormuz turut menghambat pasokan minyak dan gas dari wilayah Timur Tengah ke sejumlah negara. Situasi itu membuat sejumlah negara terancam krisis energi, tak terkecuali Indonesia.
Di Jateng, kondisi itu direspons dengan imbauan penghematan energi. Imbauan itu diterjemahkan dalam berbagai bentuk. Di Kota Pekalongan, misalnya, penghematan energi dilakukan dengan cara memberlakukan pengurangan jam kerja pegawai pemerintahan.
”Pengurangan jam kerja dari yang semula pukul 07.30 WIB-16.45 WIB, kami kurangi menjadi pukul 08.00 WIB-15.45 WIB. Kebijakan ini kami lakukan untuk menghemat listrik,” kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat ditemui di Kota Semarang, Rabu (25/3/2026).
Di samping penghematan listrik, Pemkot Pekalongan juga disebut Afzan sudah lama menghemat bahan bakar minyak (BBM). Salah satu bentuk penghematan BBM itu dilakukan dengan mengurangi perjalanan dinas.
Sejumlah daerah memberlakukan sistem work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja untuk menghemat energi. Di Kota Pekalongan, kebijakan itu belum diterapkan. Afzan mengaku khawatir pelayanan terhadap masyarakat menjadi tidak optimal jika WFA diberlakukan.
Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng, kebijakan WFA untuk menghemat energi juga belum diberlakukan. Sekretaris Daerah Jateng Sumarno mengatakan, efektivitas dari kebijakan WFA itu masih akan dikaji. Sebab, pelayanan yang dilakukan oleh dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jateng umumnya memerlukan kegiatan tatap muka dengan masyarakat yang urusannya beragam, mulai dari persoalan orang yang baru lahir sampai meninggal.
”Jangan sampai penerapan WFA ini ujungnya justru malah pada libur, pada enggak kerja. Ini yang baru kita pikirkan,” ucap Sumarno.
Dihubungi terpisah, Jumat (27/3/2026), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jateng Agus Sugiharto menyebut cadangan energi di wilayahnya tergolong aman. Kendati tak menyebutkan secara pasti jumlahnya, Agus mengklaim, stok BBM, elpiji, hingga listrik yang ada melebihi jumlah konsumsi harian.
Untuk BBM, konsumsi harian di Jateng mencapai 20.060 kiloliter (kl). Jumlah itu terdiri dari Pertalite sebanyak 16.000 kl, Pertamax 3.947 kl, Pertamax Turbo 90 kl, solar 5.540 kl, Dexlite 210 kl, dan Avtur 616 kl. Adapun rata-rata konsumsi elpiji per hari sebanyak 4.215 metrik ton.
Untuk energi listrik, jumlahnya juga disebut Agus surplus. Menurut dia, rata-rata pemakaian listrik di Jateng sekitar 3.574 megawatt (MW), sedangkan energi listrik yang mampu dihasilkan sebesar 8.433 MW. Dengan begitu, surplus listriknya mencapai 4.371 MW atau sekitar 51,83 persen dari kebutuhan.
”Maka dari itu, tidak usah panik dengan kondisi energi di Jateng. Ketersediaan energi masih cukup baik, dari sektor ketenagalistrikan kita masih over banyak. Jadi, jangan ada panic buying. Itu perlu dihindari karena justru akan merugikan kita sendiri, masyarakat sendiri, atau saudara-saudara kita sendiri,” tutur Agus.
Kendati cadangan energi di wilayah Jateng dinilai memadai, Agus tetap meminta semua pihak menghemat. Tindakan-tindakan yang mengarah pada pemborosan diharapkan untuk bisa dihindari.
Di samping itu, Agus juga mengimbau masyarakat untuk tidak menimbun BBM ataupun elpiji. Sebab, hal itu justru akan membuat kondisi semakin berat. Pelakunya juga bisa dipidana karena penimbunan tergolong sebagai tindakan melanggar hukum.
Agus juga mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan secara optimal. Menurut dia, Jateng punya banyak potensi energi baru dan terbarukan yang bersumber dari panas bumi, sinar matahari, tenaga angin, sampah, ataupun kotoran ternak.
Agus menyebut, upaya mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, hingga akademisi di sejumlah daerah di Jateng. Di Banjarnegara, Kota Semarang, Pekalongan, hingga Sukoharjo, misalnya, sampah plastik diolah menjadi BBM melalui proses pirolisis.
Sejumlah instansi pendidikan, salah satunya Universitas Diponegoro, juga disebut Agus turut mengolah sampah plastik menjadi BBM. BBM yang diolah dari sampah plastik di sejumlah daerah dan universitas itu rata-rata untuk menghidupkan mesin, mulai dari diesel, pemotong rumput, hingga kendaraan.
Kemudian, di sejumlah daerah, terutama sentra-sentra peternakan, energi baru dan terbarukan dihasilkan melalui pengolahan kotoran ternak menjadi biogas. Praktik itu, antara lain, dilakukan di Boyolali, Kabupaten Semarang, dan Batang. Melalui kegiatan itu, warga atau kelompok warga bisa menggunakan biogas untuk menghidupkan kompor hingga menghidupkan alat pemanas air.
Sementara itu, penggunaan tenaga panas matahari untuk menghidupkan perangkat elektronik juga telah dilakukan di banyak tempat, seperti Cilacap dan Jepara. Di Jepara, contohnya, penggunaan panel surya bisa menekan biaya yang dikeluarkan para perajin ukir untuk membayar listrik setiap bulan.
”Saat ini sedang digodok regulasinya. Dikaji bagaimana nantinya agar kreativitas dan inovasi dalam pengembangan potensi energi baru terbarukan ini bisa diuji, distandardisasi, sebelum nantinya dipasarkan atau dikonsumsi masyarakat secara luas,” katanya.
Manfaat ekonomi
Tidak hanya menyelesaikan persoalan krisis energi, optimalisasi energi baru dan terbarukan itu juga disebut Agus berpeluang menambah keuntungan ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menyelesaikan persoalan lingkungan. Pada praktik pengolahan sampah menjadi listrik atau sampah menjadi BBM, misalnya, gunungan sampah yang setiap hari terus bertambah di sejumlah daerah bisa berkurang.
Ketika sampah berupa plastik, spons, styrofoam, dan ban bekas bisa diproses menjadi BBM maupun listrik, sampah organik bisa dijadikan kompos. Kompos bisa menghasilkan keuntungan ekonomi karena bisa dijual dan bisa menghemat biaya pupuk apabila digunakan sendiri.
Tak hanya datang dari kreativitas masyarakat, pemerintah juga disebut Agus mulai menginisiasi transisi energi. Di daerah-daerah yang memiliki bendungan besar, seperti Wonogiri dan Sragen, bakal dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Tujuannya, menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan penggunaan listrik berbahan fosil.
Pemerintah juga merencakan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di sejumlah lokasi yang memiliki potensi panas bumi. Ada beberapa wilayah yang dinilai memiliki potensi tersebut, misalnya Banyumas, Tegal, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Grobogan, Kabupaten Semarang, dan Karanganyar.
Agus menambahkan, dalam pembangunan PLTS ataupun PLTP, ada sejumlah tantangan yang dihadapi, misalnya kendala pembiayaan. Untuk bisa melakukan pembangunan itu, perlu ada investor yang mendanai.
Kendala lain, penolakan dari warga sekitar. Menurut Agus, upaya sosialisasi mengenai dampak lingkungan dan mitigasinya telah dilakukan. Namun, penolakan masih terjadi karena masyarakat trauma dengan pengembangan-pengembangan panas bumi di tempat lain.
”Dalam setiap kegiatan pasti ada manfaat dan mudaratnya, tapi kita harus mempertimbangkan lebih besar mana antara manfaat dan mudarat yang ada. Kalau manfaatnya dalam jangka panjang dan mudaratnya bisa diminimalkan, tentunya itu akan sangat bermanfaat karena hal ini sudah proven, sudah ada bukti-bukti di negara-negara maju yang memanfaatkan energi baru terbarukan,” tutur Agus.
Ia berharap, upaya-upaya yang telah dilakukan melalui penghematan ataupun pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan bisa menyelamatkan Jateng dari krisis energi.
