tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional Ayip Tayana menilai pemerintahan Presiden Prabowo masih jauh dari kata otoriter. Pasalnya, pemerintah sendiri terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik.
Hal itu berbeda dengan rezim yang benar-benar otoriter, yang biasanya sejak awal menutup ruang kritik.
Tetapi memang ada catatan terkait kritik publik tersebut, khususnya yang mengandung kebencian. Menurut Ayip, hal itu harus dimaknai secara proporsional agar kualitas demokrasi tetap sehat, tapi juga tidak membatasi ekspresi publik.
"Kalau kita lihat secara empiris sejauh ini, saya belum melihat cukup bukti kuat untuk menyebut pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemerintah yang otoriter. Tapi ada area abu-abu yang harus dijaga, dalam definisi kritik vs kebencian," kata Ayip Tayana.
Ia juga melihat pemerintahan Presiden Prabowo saat ini masih dalam kategori demokratis. Ayip menyebut beberapa indikator kadar demokratis dari pemerintahan Prabowo saat ini.
Diantaranya, pemerintah masih mengakui kritik publik, komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan tidak ada pembatasan secara sistemik terhadap oposisi atau organisasi masyarakat sipil.
"Jadi kesimpulan saya, pemerintahan Prabowo Subianto saat ini masih demokratis, dengan kecenderungan ingin menunjukkan ketegasan negara, tetapi tetap perlu pengawasan publik agar tidak bergeser ke arah yang lebih restriktif," terangnya.
Terkait jaminan Presiden Prabowo untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Ayip menilai bahwa itu sebagai sinyal positif untuk penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Artinya, negara menganggap ini sebagai kejahatan serius terhadap demokrasi.
Meski demikian, publik tetap harus mengawal agar prosesnya tetap terbuka, serta hasilnya sesuai dengan keadilan dan hukum yang berlaku.
"Saya cenderung melihat ini sebagai satu arah yang benar, tetapi tetap perlu dikawal agar tidak berhenti di level retorika," pungkasnya.(chm)
