Albert Park Kepala Ekonom Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank /ADB) menyebut, konflik di Timur Tengah berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang hingga 1,3 persen pada periode 2026–2027.
Dalam laporan penelitian ADB, Sabtu (28/3/2026), Albert mengatakan, konflik ini juga berpotensi mendorong kenaikan inflasi hingga 3,2 persen apabila gangguan di pasar energi berlangsung lebih dari satu tahun.
“Konflik tersebut berdampak pada perekonomian di Asia dan Pasifik melalui kenaikan harga energi, disrupsi rantai pasokan dan perdagangan, serta kondisi keuangan yang semakin ketat. Sektor pariwisata dan pengiriman uang (remittances) juga berpotensi terdampak,” kata Albert seperti dilansir Antara.
ADB menguraikan tiga skenario risiko yang menunjukkan dampak terhadap perekonomian negara-negara berkembang di kawasan ini akan sangat bergantung pada seberapa lama disrupsi tersebut.
Dalam skenario konflik yang singkat, tekanan harga energi bakal mereda relatif cepat. Disrupsi yang lebih berkepanjangan akan menyebabkan dampak lebih besar dan persisten terhadap pertumbuhan dan inflasi.
Dampak merugikan terhadap pertumbuhan akan paling berat dirasakan perekonomian di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik yang sedang berkembang, sementara tingkat inflasi akan naik paling tinggi di perekonomian Asia Selatan.
Skenario-skenario ini mencerminkan tingkat ketidakpastian yang tinggi terkait perkembangan konflik dan disrupsi yang menyertainya, sehingga perlu ditanggapi dengan hati-hati.
Selain kenaikan harga energi, skenario-skenario tersebut juga memperhitungkan disrupsi rantai pasokan yang lebih luas, serta pengetatan kondisi keuangan secara global.
“Disrupsi pasokan energi yang berkepanjangan dapat memaksa perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang untuk menghadapi dilema sulit antara pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang meningkat,” ucap Albert Park Kepala Ekonom ADB.
Pihaknya menilai pemerintah harus berfokus untuk meredam ketegangan pasar dan melindungi kelompok yang paling rentan, sekaligus menerapkan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang.
ADB memberikan empat langkah kebijakan utama untuk menghadapi persoalan tersebut. Pertama adalah kebijakan yang berfokus pada stabilisasi, bukan represi sinyal harga.
“Membiarkan kenaikan harga energi untuk melewati, setidaknya sebagian, dapat mendorong penghematan energi, peralihan ke sumber bahan bakar lain, dan investasi dalam sumber energi alternatif. Pengendalian harga yang luas atau subsidi yang bersifat umum berisiko mendistorsi insentif, menunda penyesuaian, dan menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien,” ungkapnya.
Langkah selanjutnya yaitu memberikan dukungan fiskal yang terarah dan memiliki batas waktu yang jelas dalam rangka mendukung rumah tangga yang rentan dan sektor-sektor yang paling terdampak.
Hal ini dapat meredam dampak sosial dari kenaikan harga, sekaligus menekan biaya fiskal dan mempertahankan insentif untuk beradaptasi terhadap guncangan tersebut.
Ketiga ialah bank sentral sebaiknya berfokus pada upaya membatasi volatilitas pasar yang berlebihan sambil selalu memantau ekspektasi inflasi dengan prioritas utama memberikan dukungan likuiditas yang terarah guna menjaga kelancaran fungsi pasar.
Pengetatan kebijakan yang terlalu agresif dinilai berisiko memperparah hambatan pertumbuhan dan memperburuk volatilitas keuangan. Meskipun pengetatan kebijakan dalam batas tertentu mungkin diperlukan, lanjutnya, upaya menstabilkan ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang efektif dari bank sentral tetap menjadi kunci utama.
Terakhir, pemerintah sebaiknya membatasi permintaan energi. Langkah-langkah praktis yang dapat diambil antara lain menetapkan batas suhu pendingin udara, mematikan penerangan yang tidak penting, mengarusutamakan penghematan listrik pada jam-jam sibuk, serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau jadwal kerja bergiliran.
“Memberikan insentif bagi penggunaan angkutan umum dan menerapkan hari tanpa kendaraan bermotor di kawasan perkotaan pada hari libur nasional juga dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar transportasi,” tutup Albert.(ant/ily/bil/iss)
