Perang di Timur Tengah pada Maret 2026 ikut mengguncang energi dunia. Konflik ini membuat jalur pengiriman minyak dan gas di sekitar Selat Hormuz terganggu.
Kondisi ini mendorong harga minyak dunia naik dan memicu reaksi pasar keuangan global. Reuters melaporkan bahwa selama perang berlangsung, harga minyak sempat melonjak lebih dari 30 persen sebelum kemudian sedikit turun saat muncul harapan gencatan senjata.
Bagi Indonesia, dampaknya tidak berhenti di pasar global. Pemerintah sudah menyiapkan langkah penghematan anggaran untuk menghadapi efek perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Reuters juga melaporkan bahwa pemerintah Indonesia bersiap memakai anggaran negara untuk meredam dampak lonjakan harga minyak, termasuk melalui subsidi energi.
Data ini menunjukkan bahwa konflik di kawasan pemasok energi dunia secara nyata sudah menekan sektor ekonomi tanah air, bukan sekadar isu luar negeri yang jauh dari Indonesia (Jao, 2026; Ananda Teresia & Suroyo, 2026; Suroyo & Ananda Teresia, 2026).
Tekanan itu bisa semakin besar ke depan. Saat harga minyak naik dan rupiah melemah, biaya impor energi ikut terdorong. Reuters mencatat bahwa kenaikan harga minyak akibat perang telah membuat investor menghindari mata uang Asia, termasuk rupiah, karena negara pengimpor energi menghadapi tekanan inflasi yang lebih besar.
Bagi Indonesia, risiko seperti ini bisa menjalar ke subsidi energi, ongkos transportasi, harga pangan, dan kemampuan keuangan pemerintah. Karena itu, konflik energi tidak cukup dipahami sebagai soal pasokan minyak atau gas.
Konflik ini juga perlu dibaca sebagai persoalan komunikasi publik, yaitu bagaimana pemerintah menjelaskan ancaman, meredam kekhawatiran publik, dan membangun dukungan untuk langkah antisipasi lebih lanjut (Reuters, 2026).
Ilmu komunikasi membantu kita memahami situasi ini dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari hari. Krisis energi tidak hanya bergerak melalui kapal tanker, pipa, atau pasokan minyak. Krisis juga perlu dipahami melalui penjelasan pemerintah, pernyataan pejabat, dan cara lembaga publik menjelaskan risiko kepada masyarakat.
Dalam studi komunikasi risiko, orang tidak memahami ancaman hanya dari angka. Mereka juga menilai ancaman dari cara pesan disampaikan dan dari siapa pesan itu datang. Sellnow dan Seeger (2025) menekankan bahwa komunikasi risiko dan komunikasi krisis perlu membantu publik memahami ketidakpastian, bukan sekadar menerima informasi satu arah. De Jong (2026) juga menjelaskan bahwa komunikasi krisis yang efektif harus menyesuaikan diri dengan situasi yang terus berubah.
Saat ini, masalah globalnya sudah cukup jelas. Selat Hormuz menjadi salah satu jalur energi paling penting di dunia. Menurut lembaga energi Amerika Serikat (EIA), sekitar seperlima konsumsi minyak cair dunia melewati jalur ini. Lembaga yang sama juga mencatat bahwa sekitar seperlima perdagangan gas alam cair global pada 2024 melintasi Selat Hormuz (U.S. Energy Information Administration, 2025).
Jika jalur ini tersendat, pasar langsung khawatir pasokan energi akan terganggu. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak cukup hanya menyiapkan cadangan energi. Negara juga perlu menjelaskan kepada publik apa yang sedang terjadi, seberapa besar ancamannya, dan langkah apa yang sedang disiapkan.
Bagi Indonesia, ancaman dari konflik ini tidak datang dalam bentuk rudal balistik, tetapi datang lewat tekanan ekonomi. Indonesia masih terhubung erat dengan pasar energi fosil global. Saat harga minyak dunia naik, biaya impor energi ikut naik. Tekanan ini bisa menjalar ke subsidi energi, ongkos transportasi, harga barang dan semakin melemahnya kelompok rentan.
Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa sektor minyak dan gas Indonesia masih mencatat defisit perdagangan sepanjang Januari sampai September 2025 sebesar 13,72 miliar dolar Amerika Serikat. Karena itu, konflik di Timur Tengah bukan isu yang jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dampaknya bisa masuk ke pengeluaran rumah tangga dan beban anggaran negara.
Indonesia juga belum sepenuhnya kuat dalam menghadapi gejolak energi global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa bauran energi baru terbarukan Indonesia pada 2025 mencapai 15,75 persen. Angka ini menunjukkan kemajuan, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia masih cukup bergantung pada energi fosil.
Pada saat yang sama, kementerian yang sama juga melaporkan bahwa program mandatori biodiesel pada 2025 berhasil menurunkan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter dan menghemat devisa sebesar 130,21 triliun rupiah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2026).
Dua data ini menunjukkan meskipun Indonesia masih rentan terhadap gejolak energi global, tetapi sudah punya bukti bahwa diversifikasi energi bisa mengurangi risiko tersebut.
Di sinilah energi hijau menjadi penting dalam perspektif komunikasi. Banyak pesan tentang keberlanjutan terlalu sering berhenti pada isu emisi dan target jangka panjang. Bahasa seperti itu tidak selalu terasa dekat bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pesan yang lebih mudah dipahami adalah pengurangan impor energi, penghematan devisa, kestabilan harga, dan ketahanan energi nasional.
Penelitian tentang komunikasi iklim menunjukkan bahwa kepercayaan publik dan keterlibatan publik memengaruhi efektivitas pesan lingkungan. Dukungan masyarakat cenderung tumbuh ketika pesan menghubungkan isu lingkungan dengan dampak yang nyata dalam kehidupan mereka (Mehlenbacher et al., 2025). Dengan cara itu, transisi energi tidak lagi terlihat sebagai agenda teknis yang jauh dari publik.
Konflik 2026 memberi pelajaran yang jelas bagi Indonesia. Ketahanan energi tidak cukup dibangun lewat pasokan dan infrastruktur. Ketahanan energi juga perlu dibangun lewat komunikasi yang jujur, sederhana, dan mudah dipahami. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa energi hijau membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor energi dan mengurangi tekanan saat konflik global terjadi.
Jika pesan ini sampai ke publik dengan baik, transisi energi akan lebih mudah mendapat dukungan. Dalam situasi seperti sekarang, komunikasi ikut menentukan apakah Indonesia siap menghadapi guncangan energi berikutnya atau hanya tergopoh-gopoh bereaksi setelah dampaknya dirasakan masyarakat.
