REPUBLIKA.CO.ID, TELUK PERSIA -- Negara-negara Teluk Persia kemungkinan mempertimbangkan jalur pasokan alternatif, termasuk pembangunan jalur pipa, akibat situasi di Selat Hormuz, seperti dilaporkan Financial Times, Jumat (27/3/2026) mengutip diplomat dari salah satu negara kawasan dan yang namanya dirahasiakan. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Vahid Jalalzadeh sebelumnya telah mengatakan Teheran sedang mengembangkan kerangka hukum baru untuk Selat Hormuz yang akan berlaku setelah konflik berakhir, di mana Iran berencana untuk bekerja sama dengan Oman.
"Negara-negara Teluk akan mencari alternatif, seperti membangun jalur pipa," kata diplomat tersebut menanggapi kemungkinan aturan ketat transit Selat Hormuz oleh Iran, seperti dikutip Financial Times.
- Benarkah Iran Beri Lampu Hijau Dua Kapal Tanker RI Lewati Selat Hormuz? Ini Faktanya
- Iran Ancam Tutup Total Selat Hormuz Jika AS Lancarkan Serangan Darat
- Ini Daftar Negara yang Kapalnya Diizinkan Melintasi Selat Hormuz di Tengah Konflik Iran
Membuat pernyataan terpisah, para menteri luar negeri negara kelompok G7, Jumat menyatakan bahwa kebebasan navigasi di Selat Hormuz yang saat ini praktis diblokir oleh Iran harus dipulihkan secepat mungkin.
"Kami menegaskan kembali perlunya pemulihan permanen kebebasan navigasi yang aman dan bebas hambatan di Selat Hormuz yang sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 dan Hukum Laut," demikian bunyi pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan di Kota Vaux-de-Cernay, Prancis.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Para diplomat kelompok G7 juga mendesak penghentian serangan terhadap warga sipil serta infrastruktur sipil.
"Tidak ada pembenaran untuk penargetan sengaja terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata serta serangan terhadap fasilitas diplomatik," katanya.
Para menteri luar negeri itu juga menekankan pentingnya meminimalisir dampak konflik di Iran terhadap mitra regional, warga sipil, dan infrastruktur penting, serta perlunya mengkoordinasi upaya bantuan kemanusiaan.
"Kami fokus pada nilai kemitraan yang beragam, koordinasi, dan inisiatif pendukung, termasuk untuk meredakan guncangan ekonomi global seperti gangguan pada rantai pasokan ekonomi, energi, pupuk, dan komersial yang berimbas langsung terhadap warga negara kami," bunyi pernyataan tersebut.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian melakukan balasan, dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah sebagai bentuk pertahanan diri.
Peningkatan ketegangan di sekitar Iran telah menyebabkan blokade de facto terhadap Selat Hormuz, jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Situasi itu juga berdampak terhadap tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan sehingga mendorong terjadinya lonjakan harga.
A post shared by Republika Online (@republikaonline)
