Lonjakan jumlah WNI yang melapor diri ke KBRI terjadi seiring dengan semakin intensifnya operasi pemberantasan sindikat penipuan daring oleh otoritas Kamboja.
IDXChannel - Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat sindikat penipuan daring atau online scam di Kamboja mencapai 6.308 orang. Sepertiga lebih di antaranya telah pulang ke Tanah Air.
"Pada periode 16 Januari hingga 26 Maret 2026, tercatat ada 6.308 WNI eks sindikat penipuan daring yang telah melaporkan keberadaan mereka di Kamboja serta meminta fasilitasi kepulangan ke tanah air," tulis keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu (28/3/2026).
“Dari jumlah tersebut, dalam periode 30 Januari hingga 26 Maret 2026, KBRI Phnom Penh telah memfasilitasi kepulangan sebanyak 2.528 WNI ke Indonesia secara bertahap,” lanjutnya.
Lonjakan jumlah WNI yang melapor diri ke KBRI, kata dia, terjadi seiring dengan semakin intensifnya operasi pemberantasan sindikat penipuan daring oleh otoritas Kamboja sejak pertengahan Januari 2026.
Terlebih, pemerintah Kamboja menargetkan wilayahnya bebas dari aktivitas sindikat penipuan daring sebelum perayaan Tahun Baru Khmer pada pertengahan April 2026.
"Target tersebut berkontribusi pada meningkatnya jumlah WNI yang keluar dari jaringan tersebut," katanya.
Adapun untuk mempercepat proses pemulangan, KBRI terus menjalin komunikasi erat dengan pemerintah Kamboja, khususnya untuk memperoleh penghapusan denda overstay para WNI.
Pemerintah Kamboja telah memberikan penghapusan denda bagi 4.361 WNI dari 6.308 WNI yang melapor diri ke KBRI Phnom Penh. Sementara, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) telah diterbitkan KBRI bagi 2.346 WNI yang tak lagi memiliki dokumen perjalanan.
KBRI Phnom Penh, dengan dukungan pemerintah Kamboja, juga memfasilitasi penampungan sementara bagi hingga 300 WNI yang mengalami keterbatasan finansial selama menunggu pemulangan.
Dengan melonjaknya jumlah WNI yang meminta bantuan pemulangan setelah keluar dari sindikat penipuan daring, KBRI Phnom Penh berkomitmen terus memberikan pelindungan kepada para WNI tanpa mengesampingkan aspek penegakan hukum.
(Nur Ichsan Yuniarto)
