Pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra dengan menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) lebih awal kepada warga terdampak di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, bahkan sebelum fase rehabilitasi resmi dimulai.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Jumat (27/3).
Tito menegaskan bahwa pembangunan hunian tersebut merupakan hasil kolaborasi cepat lintas pihak.
“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).
Langkah ini dilakukan saat masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, yang sebenarnya baru dijadwalkan mulai 1 April 2026.
Percepatan ini ditujukan untuk segera memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Hunian tetap tersebut diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan skema komunal dengan dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
Organisasi tersebut berkomitmen membangun total 2.603 unit huntap di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat guna memastikan para penyintas mendapatkan tempat tinggal layak.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Pastikan Pemerintah akan Berlakukan WFH 1 Hari per Minggu
Selain skema komunal, pemerintah juga menyediakan opsi pembangunan mandiri (in-situ) dengan bantuan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp60 juta per rumah, yang disalurkan dalam dua tahap.
Tito menilai keberhasilan percepatan ini tidak lepas dari kelengkapan data yang disiapkan pemerintah daerah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu.
“Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan,” ujarnya.
Keakuratan dan kelengkapan data tersebut mempermudah pemerintah pusat dalam melakukan verifikasi serta menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak.
Dengan adanya data yang lengkap dan akurat, para penyintas bencana di Tapanuli Selatan telah menerima Jaminan Hidup (Jadup) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) secara tepat sasaran. Selain itu, bantuan seperti Bantuan Isian Hunian (BIH) dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) juga berhasil disalurkan dengan optimal.
Pemerintah berharap praktik pelaporan data yang cepat dan akurat ini bisa menjadi acuan bagi daerah lain yang terdampak bencana.
Pasalnya, kecepatan pengiriman data dari daerah sangat memengaruhi durasi proses verifikasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
