Ketika hukum Islam dibicarakan di ruang publik, pertanyaan yang paling sering muncul hampir selalu sama: ini halal atau haram?
Pertanyaan itu wajar. Namun, di saat yang sama, ia juga problematis. Sebab, cara pandang seperti ini cenderung menyederhanakan hukum Islam menjadi dua kutub semata boleh atau tidak boleh. Padahal, sejak awal, hukum Islam tidak pernah dirancang sebagai sistem hitam-putih yang kaku.
Di balik pertanyaan tersebut, tersimpan asumsi bahwa hukum Islam cukup ditaati tanpa perlu dipahami. Seolah-olah ia hanya kumpulan aturan normatif yang bersifat dogmatis. Padahal, dalam tradisi keilmuan Islam, pertanyaan “apa hukumnya” hampir selalu diiringi dengan “mengapa hukumnya demikian”.
Di sinilah letak rasionalitas hukum Islam. Ia bukan sekadar teks, melainkan hasil dialog panjang antara wahyu, akal, dan realitas sosial.
Jika ditelusuri lebih jauh, fikih tidak hanya mengenal halal dan haram. Ada juga wajib, sunnah, makruh, dan mubah kategori yang menunjukkan adanya gradasi nilai dalam hukum Islam. Kehadiran kategori ini membuktikan bahwa Islam tidak mengekang seluruh aspek kehidupan, tetapi justru memberi ruang kebebasan.
Wilayah mubah, misalnya, menjadi bukti bahwa tidak semua hal harus diatur secara ketat. Manusia tetap diberi ruang untuk memilih, berkreasi, dan mengikuti kebiasaan sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.
Lebih dari itu, hukum Islam juga dibangun atas dasar alasan dan tujuan. Dalam kajian ushul fikih, dikenal konsep ‘illat dan hikmah, yang menegaskan bahwa setiap hukum memiliki latar belakang dan maksud tertentu. Larangan tidak hadir secara sewenang-wenang, melainkan sebagai upaya mencegah kerusakan.
Pendekatan ini mencapai puncaknya dalam konsep maqashid al-syari’ah. Tujuan utama hukum Islam adalah menjaga lima hal mendasar dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua aturan, baik yang bersifat ibadah maupun sosial, pada dasarnya mengarah pada perlindungan nilai-nilai tersebut.
Karena itu, ketika suatu penerapan hukum justru merusak tujuan-tujuan ini, para ulama membuka ruang ijtihad. Hukum tidak dipahami secara kaku, tetapi dikaji ulang agar tetap relevan dengan kondisi zaman.
Di titik ini, kritik bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan modernitas sebenarnya perlu dipertanyakan ulang. Masalahnya sering kali bukan pada hukumnya, tetapi pada cara membacanya. Ketika teks dipisahkan dari konteks, hukum akan terasa kaku dan jauh dari realitas.
Padahal, sejarah perbedaan mazhab menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal tumbuh dalam dialog dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam.
Menyederhanakan hukum Islam menjadi sekadar halal dan haram berisiko melahirkan cara beragama yang dangkal cepat menghakimi, tetapi lambat memahami. Padahal, hukum Islam justru menuntut kedewasaan berpikir dan tanggung jawab moral.
Pertanyaan yang seharusnya diajukan tidak hanya “boleh atau tidak”, tetapi juga: apakah ini adil, apakah membawa manfaat, dan apakah sejalan dengan tujuan syariat?
Dengan cara pandang seperti ini, hukum Islam tidak lagi terlihat kaku. Ia hadir sebagai panduan etis yang hidup mengajak manusia untuk berpikir, menimbang, dan bertindak secara bijak di tengah perubahan zaman.
