Solo, VIVA – Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api dengan target sekitar 1.000 unit. Program ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan akan disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia.
Hal tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo. Ia mengatakan, rencana pembangunan huntara tersebut sedang digodok bersama sejumlah pihak, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pemilik lahan.
“Rencananya akan membuat rumah hunian lah, untuk sekitar seribu rumah ya. Nah itu kita sudah godok bersama antara kementerian terkait, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Seskab, dan yang punya tanah kan Pak Dirjen Kereta Api,” ujar Dody saat ditemui wartawan di Rest Area KM 379 Batang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 28 Maret 2026.
Ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah masih mendalami detail lokasi dan karakteristik lahan sebelum masuk ke tahap perancangan. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan kecukupan lahan bagi pembangunan 1.000 unit huntara.
“Ini sedang saya akan bahas dengan lebih detail, tanahnya yang mana, terus bentuk tanahnya seperti apa, luasnya seperti apa, baru kita akan lakukan desain,” katanya.
Dody menambahkan, desain huntara akan disesuaikan dengan luas lahan. Jika lahan terbatas, pembangunan kemungkinan dilakukan secara vertikal dengan konsep modular.
“Kita kira-kira untuk seribu unit itu akan perlu apakah tanah yang dikasihkan itu cukup seribu unit, atau kita mesti memodifikasi hunian sementaranya, kita harus ke atas bangunannya, seperti yang kita kerjakan di IKN,” ujarnya.
Ia memastikan, bangunan huntara yang direncanakan tidak akan terlalu tinggi. “Kalau modular paling tinggi 3–4 lantai. Seperti yang di IKN itu,” kata dia.
Terkait lokasi, Dody menyebutkan kawasan sekitar Tanah Abang dengan estimasi lahan sekitar tiga hektare. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian lokasi masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Selain rencana di bantaran rel, Kementerian PU juga masih melanjutkan pembangunan huntara di sejumlah daerah, termasuk di Aceh. Dody mengatakan progres pembangunan bersifat dinamis karena adanya permintaan tambahan dari pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
