FAJAR, TEHERAN – Iran mematok tarif tinggi bagi kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz. Kebijakan ini muncul di tengah krisis energi global yang kian memburuk akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Tidak tanggung-tanggung, “maharnya” Rp33 miliar.
Blokade de facto Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons terhadap perang Amerika Serikat-Israel telah menyebabkan salah satu krisis energi terburuk dalam beberapa dekade. Saking buruknya, para ahli memperingatkan potensi resesi global.
Sejak AS dan Israel melancarkan perang pada 28 Februari, Teheran masih bersikeras memblokir Selat Hormuz—menghambat jalur vital yang biasanya mengangkut sekitar 20 juta barel minyak per hari.
Selat Hormuz memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. Ketegangan di jalur ini berpotensi memicu inflasi serta dampak besar bagi banyak negara yang bergantung pada distribusi energi melalui selat tersebut.
Mengutip Al Jazeera, hampir 2.000 kapal kini tertahan di sekitar selat sempit itu, yang berada di antara Iran di sisi utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di sisi selatan.
Pada Kamis, media Iran melaporkan bahwa parlemen tengah mengupayakan pengesahan undang-undang yang memungkinkan penarikan biaya tol bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.
“Menurut rencana ini, Iran harus memungut biaya untuk memastikan keamanan kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz,” kata seorang pejabat seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (28/3/2026).
“Hal ini sepenuhnya wajar. Sama seperti di koridor lain, ketika barang melewati suatu negara, bea masuk dibayarkan. Selat Hormuz juga merupakan koridor. Kami memastikan keamanannya, dan wajar jika kapal dan tanker membayar bea masuk kepada kami,” tambahnya.
Penutupan Selat Hormuz telah mendorong harga minyak dunia melonjak hingga di atas US$100 per barel—naik sekitar 40% dibandingkan sebelum perang. Kondisi ini memaksa sejumlah negara, terutama di Asia, untuk melakukan penjatahan bahan bakar serta memangkas produksi industri. Negara-negara terdampak pun melobi Iran agar membuka kembali jalur tersebut, yang menjadi satu-satunya akses ekspor minyak dan gas bagi sebagian besar produsen di kawasan Teluk.
Iran juga menuntut pengakuan internasional atas haknya menjalankan otoritas di Selat Hormuz sebagai salah satu dari lima syarat untuk mengakhiri perang.
Pada Minggu, anggota parlemen Iran Alaeddin Boroujerdi mengatakan kepada saluran TV satelit berbahasa Farsi yang berbasis di Inggris, Iran International, bahwa negaranya telah mengenakan tarif sebesar US$2 juta atau sekitar Rp33 miliar kepada sejumlah kapal yang ingin melintas.
“Sekarang, karena perang memiliki biaya, tentu saja, kita harus melakukan ini dan memungut biaya transit dari kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa hampir 2.000 kapal kini masih menunggu di kedua sisi selat untuk bisa melanjutkan pelayaran.
Dinas intelijen maritim Windward menyebut penumpukan tersebut menandakan bahwa “banyak operator telah memilih untuk mempertahankan posisi di luar Hormuz daripada segera berkomitmen untuk melakukan pengalihan rute jarak jauh.”
