Partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat masih bertahan pada posisi masing-masing, meski banyak survei menunjukkan publik kecewa terhadap perang di Timur Tengah dan dampaknya terhadap kenaikan harga BBM.
Setelah satu bulan konflik AS dan Israel melawan Iran berlangsung, anggota parlemen AS dinilai belum menunjukkan langkah nyata untuk mengendalikan situasi.
Upaya membatasi kewenangan Presiden Donald Trump kembali gagal setelah Senat tidak meloloskan resolusi War Powers. Resolusi ini bertujuan membatasi presiden agar tidak bisa melancarkan perang secara sepihak.
Pemungutan suara berakhir dengan hasil 53-47, sama seperti voting sebelumnya pada awal Maret. Mayoritas senator memilih sesuai garis partai, dengan pengecualian Rand Paul dari Partai Republik yang mendukung resolusi, serta Jon Fetterman dari Demokrat yang menolak.
Meski gagal, kubu Demokrat berjanji akan terus mengangkat isu ini melalui pemungutan suara rutin. Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), situasinya tidak jauh berbeda. Meski ada peluang resolusi serupa lolos, pimpinan partai justru menunda pemungutan suara.
Presiden National Iranian American Council, Jamal Abdi, menilai langkah tersebut menunjukkan keraguan politik di kalangan elite.
Menurutnya, banyak anggota Kongres terjebak antara tekanan politik, termasuk dari kelompok pro-Israel, dan kenyataan bahwa perang ini tidak populer di mata publik.
Ia juga menilai ada kalkulasi politik, di mana sebagian pihak melihat posisi Trump sedang melemah sehingga tidak ingin menghentikan tekanan terhadapnya.
Di sisi lain, pemerintahan Trump dinilai belum memiliki tujuan akhir yang jelas dalam konflik ini. Pemerintah lebih menonjolkan keberhasilan militer, seperti melemahkan kemampuan Iran dan menargetkan pejabat penting negara tersebut.
Namun, sejumlah pengamat memperingatkan bahwa konflik kini memasuki fase perang berkepanjangan yang justru bisa menguntungkan Iran.
Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard menyatakan bahwa meski kemampuan Iran telah melemah, pemerintahannya masih tetap bertahan.
Situasi ini menambah kekhawatiran bahwa konflik bisa berlangsung lebih lama tanpa arah penyelesaian yang jelas.
