BLITAR, KOMPAS.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meyakini Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya mengoreksi kebijakan luar negeri yang diambil sebelum terjadi krisis di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Upaya itu dilakukan setelah derasnya kritik terhadap kebijakan bergabungnya Indonesia dengan Badan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden AS Donald Trump, yang dinilai menjadi ganjalan untuk bersikap netral dalam menghadapi krisis di Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, upaya untuk mengoreksi kebijakan dalam politik luar negeri yang diambil oleh Pemerintah terlihat dari langkah-langkah Presiden Prabowo beberapa waktu setelah serangan AS dan Israel ke Iran.
“Dari upaya Bapak Presiden Prabowo mengundang berbagai tokoh untuk berdialog, kami meyakini sedang kembali pada suatu rel itu (politik luar negeri bebas aktif).”
Hasto mengungkapkan pandangan ini di hadapan awak media, di kompleks Makam Bung Karno di Kota Blitar, Minggu (29/3/2026).
Baca juga: Hasto: PDIP Siap Bantu agar 2 Tanker Pertamina Dapat Lintasi Selat Hormuz
Upaya mengubah haluan kebijakan politik luar negeri, lanjut Hasto, juga terlihat dari upaya Pemerintah mendorong agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil sikap tegas.
Serangan AS-Israel ke Iran bertentangan dengan amanat KonstitusiMenurut Hasto, pengalaman Bangsa Indonesia merasakan penjajahan oleh bangsa lain telah melahirkan semangat untuk membela kemerdekaan bangsa-bangsa lain di dunia, karena penjajahan merupakan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Prinsip kemerdekaan sebagai hak segala bangsa tidak boleh diingkari oleh tindakan negara adi kuasa terhadap negara lain yang berdaulat, seperti yang dilakukan AS-Israel terhadap Iran.
“Itulah prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sebenarnya telah diletakkan pondasinya dengan sangat baik oleh para pendiri bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta,” tutur dia.
Menurut Hasto, semangat untuk turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain di dunia merupakan amanat Konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Karena itu merupakan alasan kemerdekaan kita, eksistensi kita, (yakni) untuk berjuang bagi kemerdekaan bangsa-bangsa lain di dunia,” ucap Hasto.
Baca juga: Dubes Iran Halalbihalal ke Megawati, Sempat ke Rumah Lalu ke DPP PDIP
“Itulah yang seharusnya dilanjutkan oleh seluruh Presiden (Republik Indonesia),” tegasnya.
“Ini juga harus jadi suri tauladan dan dilanjutkan dalam kebijakan politik luar negeri bebas aktif,” lanjut Hasto.
Hasto menambahkan, Pemerintah Indonesia harus berdiri kokoh menjalankan prinsip dasar kebijakan politik luar negeri sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
