Jakarta, VIVA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Pascabencana Sumatera menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup) untuk membantu penyintas bencana banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan laporan per 29 Maret, dari total target 62.990 jiwa, sebanyak 54.585 jiwa telah menerima bantuan dengan total dana yang telah disalurkan mencapai Rp272,726 miliar.
Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan realisasi tertinggi, yakni menjangkau 42.540 penerima dengan nilai bantuan Rp203,696 miliar. Di Sumatera Utara, bantuan telah diterima oleh 10.235 jiwa dengan total Rp53,759 miliar, sedangkan di Sumatera Barat menjangkau 1.794 jiwa dengan nilai Rp15,044 miliar.
Bantuan jadup diberikan sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama tiga bulan. Penyaluran dilakukan setelah proses validasi data oleh pemerintah daerah, kemudian disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Program jadup merupakan bagian dari skema bantuan pascabencana untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat terdampak, sekaligus membantu memulihkan daya beli yang terdampak akibat bencana.
Selain jadup, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) dan Bantuan Isi Hunian (BIH) yang telah menjangkau 35.780 penyintas dengan total bantuan mencapai Rp107,340 miliar.
Tak hanya itu, Satgas PRR juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban yang tidak tinggal di hunian sementara. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, atau total Rp1,8 juta per kepala keluarga.
Hingga saat ini, penyaluran DTH telah mencapai 100 persen untuk 14.021 penerima di tiga provinsi tersebut. Rinciannya, Aceh sebanyak 8.099 penerima, Sumatera Utara 4.162 penerima, dan Sumatera Barat 1.760 penerima.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah.
"Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa bergerak," kata Tito dalam acara penyerahan hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera mempercepat dan melengkapi pendataan penyintas agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan lebih cepat. (LAN)
