Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Ketenagakerjaan terus memproses ribuan aduan terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang dilaporkan oleh para pekerja di berbagai daerah. Hingga 25 Maret 2026, tercatat sebanyak 1.461 kasus masih dalam tahap penanganan, sementara 173 kasus lainnya telah dinyatakan selesai. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan THR masih menjadi isu berulang yang muncul hampir setiap tahun menjelang hari raya keagamaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Ia meminta para gubernur untuk segera menginstruksikan pengawas ketenagakerjaan turun langsung ke lapangan guna memeriksa perusahaan yang dilaporkan. Menurutnya, respons cepat sangat dibutuhkan agar hak pekerja dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu proses yang berlarut-larut.
Ia juga menekankan bahwa Posko THR yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berfungsi optimal sebagai sarana pengaduan sekaligus penyelesaian masalah. Posko ini diharapkan menjadi jembatan antara pekerja dan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan transparan. Dalam praktiknya, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang berlaku.
Berdasarkan data yang dihimpun, hingga akhir Maret 2026, pemerintah telah menerbitkan ratusan dokumen hasil pemeriksaan, termasuk 200 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, tujuh Nota Pemeriksaan I, serta beberapa rekomendasi terkait pelanggaran yang ditemukan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa jumlah aduan yang masuk pada tahun ini tergolong tinggi. Dalam periode 21 hingga 25 Maret saja, tercatat ada lebih dari seratus laporan baru yang diterima. Secara keseluruhan, sejak posko pengaduan dibuka, jumlah laporan telah mencapai lebih dari dua ribu kasus, angka yang bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menurut Afriansyah, permasalahan terkait THR cenderung memiliki pola yang sama setiap tahun. Pelanggaran yang terjadi umumnya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, pembayaran yang tidak penuh, hingga tidak dibayarkannya THR sama sekali. Ia juga memperkirakan jumlah aduan masih berpotensi bertambah, terutama jika terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja setelah Lebaran.
Ia menjelaskan bahwa polemik pembayaran THR tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang mengalami kesulitan finansial kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran THR secara tepat waktu. Hal ini menjadi dilema yang kerap berulang dan belum menemukan solusi yang sepenuhnya efektif.
Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa kewajiban pembayaran THR tidak dapat ditawar. Berdasarkan regulasi yang berlaku, THR harus dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh perusahaan tanpa terkecuali.
Bagi perusahaan yang terlambat atau tidak membayar THR, sanksi tegas telah disiapkan. Selain denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan, perusahaan juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penghentian sementara operasional perusahaan.
Dari sisi pelaku usaha, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Bob Azam, menyatakan bahwa persoalan THR memang merupakan kombinasi antara faktor kepatuhan dan kemampuan finansial perusahaan. Ia mengakui bahwa sebagian besar perusahaan sebenarnya memiliki niat untuk memenuhi kewajiban tersebut, namun terkadang terbentur kondisi keuangan yang tidak stabil.
Bob Azam juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia menilai bahwa dialog bipartit yang efektif sering kali kurang mendapat perhatian, padahal hal tersebut merupakan fondasi penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat. Dengan komunikasi yang terbuka, diharapkan potensi konflik dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.
Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen untuk menegakkan aturan tanpa pengecualian. Afriansyah Noor menegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia memastikan bahwa pengawasan akan terus diperketat, terutama menjelang hari raya, untuk memastikan hak pekerja benar-benar terpenuhi.
Fenomena tingginya jumlah aduan THR setiap tahun juga menjadi indikator bahwa masih terdapat celah dalam implementasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Selain penegakan hukum, edukasi kepada perusahaan dan pekerja mengenai hak dan kewajiban masing-masing dinilai perlu terus ditingkatkan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan kepatuhan terhadap aturan dapat meningkat secara bertahap.
Di tengah dinamika tersebut, keberadaan Posko THR menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara profesional dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem ketenagakerjaan dapat terus terjaga.
Ke depan, tantangan dalam penyelesaian kasus THR diperkirakan masih akan terus muncul, terutama seiring dengan dinamika ekonomi yang memengaruhi kondisi perusahaan. Namun dengan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, diharapkan permasalahan ini dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga tidak lagi menjadi isu tahunan yang berulang tanpa solusi yang jelas.
