REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Percepatan adopsi kendaraan listrik menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak lonjakan harga minyak global terhadap APBN Indonesia, dengan menekan ketergantungan pada impor minyak. Menurut pengamat otomotif Martinus Pasaribu, setiap kenaikan harga minyak global berisiko membengkakkan subsidi energi, mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif.
Martinus menjelaskan bahwa sekitar 60 – 70 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor, sementara produksi minyak domestik menurun hingga sekitar 600 ribu barel per hari. Kondisi ini membuat APBN rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, terutama di tengah konflik geopolitik seperti di Selat Hormuz.
Pada asumsi makro APBN, kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat meningkatkan beban subsidi hingga Rp8 – 10 triliun. Dengan harga minyak dunia mencapai 90 – 100 dolar AS per barel, belanja subsidi energi berpotensi membengkak hingga Rp300 triliun per tahun.
Efisiensi Kendaraan Listrik
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Martinus menambahkan bahwa kendaraan listrik bisa menjadi solusi jangka panjang karena dapat mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya Rp300 – 500 per km, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang mencapai Rp1.000 – 1.500 per km, memungkinkan penghematan biaya operasional hingga 60 – 70 persen.
Penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sedangkan 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter. Total penghematan 3 juta kiloliter BBM per tahun ini setara dengan pengurangan impor minyak signifikan, menghemat devisa sekitar Rp30 – 40 triliun per tahun.
Dampak Positif bagi Ekonomi
Berkurangnya konsumsi BBM domestik juga dapat menekan beban subsidi energi, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih difokuskan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Elektrifikasi transportasi memberikan efek ganda seperti penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih.
Untuk itu, Martinus menegaskan pentingnya kebijakan terintegrasi dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, mulai dari insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya, hingga penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional. "Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa dan menjaga ketahanan fiskal," katanya.
