Terkini, Makassar — Pemerintah mulai memberi perhatian serius terhadap penggunaan gawai di kalangan pelajar.
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kini memperketat pembatasan penggunaan gadget di sekolah dan meminta setiap sekolah menyusun aturan resmi atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penggunaan ponsel oleh siswa.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga konsentrasi belajar siswa sekaligus melindungi tumbuh kembang anak dari dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, mengatakan kebijakan pembatasan gadget saat ini mulai diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Hal ini karena kewenangan Disdik provinsi hanya berada pada jenjang SMA dan SMK, sementara SD dan SMP berada di bawah pemerintah daerah masing-masing.
“Khusus untuk SMA sudah kita surati semuanya terkait aturan pembatasan penggunaan gadget. Untuk SD ataupun SMP, kami juga sudah berkoordinasi,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang bertujuan melindungi anak dari dampak negatif dunia digital.
Sekolah Diminta Buat Aturan Resmi Penggunaan Gadget
Sebagai tindak lanjut, Disdik Sulsel menginstruksikan seluruh SMA dan SMK untuk menyusun SOP pembatasan penggunaan gadget di sekolah.
Aturan tersebut nantinya akan mengatur kapan siswa boleh menggunakan ponsel, kapan harus disimpan, serta larangan penggunaan media sosial saat jam pelajaran.
Iqbal menegaskan pembatasan gadget bukan berarti melarang teknologi masuk ke dunia pendidikan, melainkan mengatur agar penggunaannya tetap mendukung proses belajar.
“Penggunaan media sosial tanpa pengawasan berpotensi mengganggu budaya belajar hingga mempengaruhi tumbuh kembang anak, sehingga harus segera disikapi oleh setiap sekolah,” katanya.
Mengurangi Ketergantungan Media Sosial
Pembatasan gadget di sekolah juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan siswa terhadap media sosial serta meningkatkan interaksi sosial secara langsung di lingkungan sekolah.
Selain itu, sekolah diharapkan kembali menjadi ruang belajar, diskusi, dan pembentukan karakter, bukan hanya tempat siswa datang belajar lalu sibuk dengan ponsel masing-masing.
Disdik Sulsel berharap kebijakan ini dapat diterapkan secara bertahap di seluruh sekolah dengan dukungan pemerintah daerah dan orang tua siswa.
“Saya kira sudah berjalan juga di kabupaten dan kota, dan kita mengajak untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah ini,” ujar Iqbal.
Dengan adanya pembatasan gadget ini, pemerintah berharap kualitas belajar siswa dapat meningkat dan sekolah kembali menjadi lingkungan yang fokus pada pendidikan, interaksi sosial, serta pembentukan karakter generasi muda.
