jpnn.com - Kasus videografer Amsal Sitepu yang dituduh melakukan korupsi berupa "mark up" anggaran proyek video desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menyita perhatian Komisi III DPR RI.
Komisi yang membidangi masalah hukum itu menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus tersebut.
BACA JUGA: Bentrok di Malra Menelan Korban Jiwa, Gubernur Maluku Angkat Bicara
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan RDPU itu digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan.
Adapun RDPU itu bakal digelar pada Senin (30/3) pagi ini.
BACA JUGA: Siapa yang Intervensi KPK soal Tahanan Rumah Gus Yaqut?
"Komisi III mengingatkan kepada penegak hukum bahwa semangat KUHP dan KUHAP baru adalah bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formalistik belaka," kata Habiburokhman di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Habib mengatakan bahwa Amsal diduga menggelembungkan anggaran, padahal kerja-kerja videografi termasuk kerja kreatif yang harganya tidak memiliki standar tertentu.
BACA JUGA: Tanpa Kesimpulan Komnas HAM, Kasus Andrie Yunus Bisa Dianggap Kriminalitas Biasa, Duh
Di sisi lain, dia pun mengingatkan kepada para aparat penegak hukum bahwa prioritas pemberantasan korupsi seharusnya maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus kakap.
Sebelumnya, Amsal Sitepu dituntut dua tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan korupsi proyek di sebuah desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jaksa juga menjatuhkan pidana denda 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana tiga bulan kurungan.
Amsal pun dalam akun Instagramnya menyampaikan respons atas kasus yang menjeratnya tersebut. Dari kasusnya itu, dia mengatakan bahwa saat ini kondisi hukum sedang tidak baik-baik saja.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
