Jakarta (ANTARA) - Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tetap stabil, karena ditopang oleh konsumsi domestik dan stimulus fiskal pemerintah.
Ia menilai revisi proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh lembaga global, lebih dipicu oleh faktor eksternal, terutama kenaikan harga energi dan konflik geopolitik.
"Meski begitu, risiko perlambatan tidak terlalu dalam karena konsumsi domestik dan stimulus fiskal tetap menjadi penopang utama, sehingga ekonomi cenderung melambat secara moderat, bukan mengalami penurunan tajam," ujar Nico dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Di tengah konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran yang masih berlangsung, Nico mengatakan pelaku pasar masih akan enggan untuk masuk ke dalam aset-aset berisiko, seperti saham, meskipun peluang tetap ada dan terbuka.
"Pasar obligasi, mungkin terlihat menarik, meskipun pelaku pasar dan investor juga menanti imbal hasil obligasi 10 year berada di atas 7 persen," ujar Nico.
Senada dengan itu, analis ekonomi politik pasar saham Kusfiardi menilai bahwa kondisi pasar saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh sentimen musiman domestik, melainkan oleh supply shock akibat konflik antara AS dengan Iran.
"Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai balasan atas ketegangan dengan AS-Israel telah memukul Indonesia tepat di titik lemahnya, ketergantungan pada impor BBM," ujar Kusfiardi.
Menghadapi ketidakpastian global, Kusfiardi menilai pelaku pasar masih akan menerapkan strategi ultra-defensif, dengan tindakan diantaranya, pertama, selektivitas sektor untuk tujuan menghindari sektor yang sensitif terhadap biaya energi dan suku bunga, seperti properti dan otomotif.
Kedua, fokus pada likuiditas dengan mengalihkan eksposur ke saham-saham perbankan besar (big caps) yang memiliki fundamental kuat dan sektor telekomunikasi yang lebih tahan banting terhadap gejolak komoditas.
Ketiga, instrumen lindung nilai dengan mempertimbangkan aset aman seperti emas sebagai pelindung nilai terhadap volatilitas nilai tukar.
"Fundamental ekonomi Indonesia memang masih terjaga dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen, namun arah pasar ke depan akan sangat bergantung pada respons diplomasi internasional di Selat Hormuz dan keberanian pemerintah dalam menata ulang ruang fiskal di tengah melonjaknya harga energi dunia," ujar Kusfiardi.
Di sisi lain, Kusfiardi mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi energi dalam APBN hingga Rp10,3 triliun.
Apabila harga minyak Brent bertahan di atas 100 dolar AS per barel dalam jangka panjang, defisit anggaran dikhawatirkan melampaui batas aman 3 persen PDB.
Ia juga mengingatkan adanya risiko stagflasi pada kuartal II-2026, indikasinya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi melambat sementara inflasi merangkak naik akibat biaya logistik dan energi yang membengkak.
"Langkah Bank Indonesia (BI) menahan BI Rate di level 4,75 persen adalah upaya defensif yang digunakan untuk menjaga stabilitas Rupiah, namun ruang untuk pelonggaran moneter kini tertutup," ujar Kusfiardi.
Pergerakan pasar keuangan Indonesia pada pekan pertama pasca libur Lebaran (23-27 Maret 2026) menunjukkan pola volatilitas tinggi.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.097,057 pada perdagangan Jumat (27/3), sementara, rupiah tertahan di rentang level Rp16.850 - Rp16.997 per dolar AS.
Tekanan tersebut terjadi seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia yang menyentuh di atas 100 dolar AS per barel akibat gangguan distribusi di Selat Hormuz, jalur yang memasok 20 persen kebutuhan minyak global.
Baca juga: Esensi sinyal moral disiplin fiskal bagi penyelenggara negara
Baca juga: Purbaya pastikan APBN masih kuat serap kenaikan harga minyak global
Baca juga: Analis lihat peluang sektor komoditas energi di tengah tekanan minyak
Ia menilai revisi proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh lembaga global, lebih dipicu oleh faktor eksternal, terutama kenaikan harga energi dan konflik geopolitik.
"Meski begitu, risiko perlambatan tidak terlalu dalam karena konsumsi domestik dan stimulus fiskal tetap menjadi penopang utama, sehingga ekonomi cenderung melambat secara moderat, bukan mengalami penurunan tajam," ujar Nico dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Di tengah konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran yang masih berlangsung, Nico mengatakan pelaku pasar masih akan enggan untuk masuk ke dalam aset-aset berisiko, seperti saham, meskipun peluang tetap ada dan terbuka.
"Pasar obligasi, mungkin terlihat menarik, meskipun pelaku pasar dan investor juga menanti imbal hasil obligasi 10 year berada di atas 7 persen," ujar Nico.
Senada dengan itu, analis ekonomi politik pasar saham Kusfiardi menilai bahwa kondisi pasar saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh sentimen musiman domestik, melainkan oleh supply shock akibat konflik antara AS dengan Iran.
"Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai balasan atas ketegangan dengan AS-Israel telah memukul Indonesia tepat di titik lemahnya, ketergantungan pada impor BBM," ujar Kusfiardi.
Menghadapi ketidakpastian global, Kusfiardi menilai pelaku pasar masih akan menerapkan strategi ultra-defensif, dengan tindakan diantaranya, pertama, selektivitas sektor untuk tujuan menghindari sektor yang sensitif terhadap biaya energi dan suku bunga, seperti properti dan otomotif.
Kedua, fokus pada likuiditas dengan mengalihkan eksposur ke saham-saham perbankan besar (big caps) yang memiliki fundamental kuat dan sektor telekomunikasi yang lebih tahan banting terhadap gejolak komoditas.
Ketiga, instrumen lindung nilai dengan mempertimbangkan aset aman seperti emas sebagai pelindung nilai terhadap volatilitas nilai tukar.
"Fundamental ekonomi Indonesia memang masih terjaga dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen, namun arah pasar ke depan akan sangat bergantung pada respons diplomasi internasional di Selat Hormuz dan keberanian pemerintah dalam menata ulang ruang fiskal di tengah melonjaknya harga energi dunia," ujar Kusfiardi.
Di sisi lain, Kusfiardi mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi energi dalam APBN hingga Rp10,3 triliun.
Apabila harga minyak Brent bertahan di atas 100 dolar AS per barel dalam jangka panjang, defisit anggaran dikhawatirkan melampaui batas aman 3 persen PDB.
Ia juga mengingatkan adanya risiko stagflasi pada kuartal II-2026, indikasinya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi melambat sementara inflasi merangkak naik akibat biaya logistik dan energi yang membengkak.
"Langkah Bank Indonesia (BI) menahan BI Rate di level 4,75 persen adalah upaya defensif yang digunakan untuk menjaga stabilitas Rupiah, namun ruang untuk pelonggaran moneter kini tertutup," ujar Kusfiardi.
Pergerakan pasar keuangan Indonesia pada pekan pertama pasca libur Lebaran (23-27 Maret 2026) menunjukkan pola volatilitas tinggi.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.097,057 pada perdagangan Jumat (27/3), sementara, rupiah tertahan di rentang level Rp16.850 - Rp16.997 per dolar AS.
Tekanan tersebut terjadi seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia yang menyentuh di atas 100 dolar AS per barel akibat gangguan distribusi di Selat Hormuz, jalur yang memasok 20 persen kebutuhan minyak global.
Baca juga: Esensi sinyal moral disiplin fiskal bagi penyelenggara negara
Baca juga: Purbaya pastikan APBN masih kuat serap kenaikan harga minyak global
Baca juga: Analis lihat peluang sektor komoditas energi di tengah tekanan minyak
