JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal secara maksimal kasus yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu.
Politikus Gerindra itu mengatakan, Komisi III akan menggunakan kewenangannya untuk memperjuangkan keadilan bagi Amsal yang saat ini tengah menghadapi proses hukum.
“Semangat ya Pak Amsal ya, insya Allah kita all out,” kata Habiburokhman saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus tersebut di Gedung DPR RI, Senin (30/3/2026).
Mendengar pernyataan itu, Amsal langsung merespons, “Amin! Terima kasih pak.”
Baca juga: Kuasa Hukum Amsal Sitepu Pertanyakan Kerugian Rp 202 Juta, Soroti Dasar Perhitungan
Habiburokhman menjelaskan, jajaran Komisi III DPR RI mengikuti perkembangan kasus tersebut dari pemberitaan media massa, serta menerima banyak aspirasi dari pelaku industri kreatif.
Menurut dia, perkara yang menjerat Amsal berangkat dari aktivitas profesional sebagai pekerja ekonomi kreatif.
Namun, pekerjaan tersebut justru berujung pada tuduhan tindak pidana.
“Intinya adalah beliau menjalankan kerja sebagai pekerja ekonomi kreatif ya, tapi harus berhadapan dengan hukum, dituduh melakukan penggelembungan harga atas jasa ide kreatif yang sebetulnya tidak ada harga bakunya,” ucap dia.
Habiburokhman menekankan, kondisi perkara saat ini sudah berjalan di pengadilan dan akan menuju ke babak akhir, sehingga memerlukan perhatian segera dari DPR.
“Nah ini kasusnya ini sudah di ujung ya, makanya kita harus segera hari ini, sudah di ujung karena beberapa hari akan ada putusan pengadilan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI menjadwalkan RDPU untuk merespons desakan publik yang menilai penanganan kasus Amsal sarat ketidakadilan.
“RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2026).
Baca juga: Hari Ini, Komisi III Gelar Rapat Kasus Videografer Amsal Sitepu Dituduh Mark Up Anggaran
Amsal Sitepu adalah videografer asal Sumatera Utara yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi, terkait pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Dia dituduh melakukan penggelembungan anggaran dalam jasa pembuatan video promosi desa melalui perusahaannya, CV Promiseland.
Padahal, menurut Habiburokhman, pekerjaan videografi merupakan bagian dari industri kreatif yang tidak memiliki standar harga baku.
