Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah daerah mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE), seiring dengan target ambisius pemerintah untuk mencapai 100% sampah terkelola secara nasional pada 2029.
Dalam waktu sepekan terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup tercatat telah meneken perjanjian kerja sama (PKS) percepatan pengembangan PSEL dengan sejumlah daerah, di antaranya adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Semarang Raya, dan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan dua fasilitas PSEL di Banten akan dibangun di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, dan Cilowong, Kota Serang.
“Pembangunan PSEL ini merupakan langkah strategis yang diambil dalam menjawab permasalahan darurat sampah di berbagai daerah, termasuk Provinsi Banten,” ujar Hanif dalam keterangan pekan lalu.
Melalui dua fasilitas tersebut, volume sampah yang ditargetkan untuk diolah menjadi energi listrik mencapai sekitar 4.000 ton per hari. Proyek ini akan didanai oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bagian dari percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis energi.
Meski demikian, Hanif menegaskan bahwa pembangunan PSEL bukan satu-satunya solusi. Menurutnya, penanganan sampah dari hulu tetap menjadi faktor utama, terutama melalui pemilahan sampah di tingkat masyarakat.
“Apapun teknologi yang digunakan, fondasi dasarnya adalah sampah terpilah. Tanpa pemilahan, biaya pengelolaan akan tinggi dan berpotensi membebani masyarakat,” kata Hanif.
Setelah penandatanganan kerja sama, dokumen proyek akan segera disampaikan kepada Danantara untuk memulai proses pelelangan. Proses tersebut diperkirakan memerlukan waktu beberapa bulan, seiring dengan besarnya kebutuhan pembiayaan dan skema pelaksanaan yang dilakukan secara nasional.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pemerintah daerah akan mengintensifkan sosialisasi pemilahan sampah selama masa pembangunan PSEL berlangsung.
“Proses pembangunan PSEL membutuhkan waktu hingga tiga tahun, sehingga dalam periode tersebut sosialisasi pemilahan sampah harus terus dilakukan secara masif,” terang Andra Soni.
Fasilitas PSEL di wilayah Serang Raya nantinya dikembangkan sebagai pusat pengelolaan sampah regional yang mencakup Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.
Pengembangan PSEL dengan menggunakan pendekatan aglomerasi turut diterapkan di Surabaya Raya dan Malang Raya, Jawa Timur.
Hanif menilai pengembangan berbasis aglomerasi menjadi pendekatan yang dipilih untuk mendorong pengelolaan sampah secara terpadu antardaerah. Namun, dia mengakui masih terdapat tantangan, terutama praktik open dumping di sejumlah wilayah.
Menurutnya, kesiapan lahan menjadi salah satu syarat utama dalam pengembangan fasilitas PSEL, termasuk dari sisi aksesibilitas, area penunjang, dan kedekatan dengan sumber air.
“Tim pusat, termasuk saya sendiri, akan melakukan peninjauan lapangan. Jika dinilai siap, proses pembangunan akan ditangani oleh Danantara,” ungkapnya.
Hanif juga menekankan pentingnya penerapan pemilahan sampah dari sumber sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
“Pemilahan sampah menjadi kunci karena efektivitas proses pengolahan sangat ditentukan oleh jenis dan kualitas sampah yang telah terpilah,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pengelolaan sampah saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembuangan, melainkan juga pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomi.
“Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah, salah satunya sebagai energi listrik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mendampingi kabupaten/kota dalam penguatan dua wilayah aglomerasi utama, yakni Surabaya Raya dan Malang Raya,” terang Khofifah.
Dia menambahkan, pemerintah juga mendorong penguatan Gerakan Pilah Sampah (GPS) untuk mendukung keberhasilan program pengolahan sampah menjadi energi.
Jawa Timur sendiri merupakan provinsi dengan tingkat sampah terkelola tertinggi secara nasional, yakni mencapai 52,7% atau di atas rata-rata nasional sekitar 39%.
Sebagai catatan, Surabaya Raya yang terdiri atas Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sidoarjo, memiliki timbulan sampah total 3.692 ton per hari. Adapun PSEL yang akan dibangun rencananya berlokasi di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya untuk pengolahan 1.100 ton per hari.
Sementara itu, Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, memiliki timbulan sampah 1.947 ton per hari, dengan PSEL yang direncanakan berada di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang untuk pengolahan 1.038 ton per hari.
Presiden Instruksikan Percepatan PSELBergulirnya serangkaian kerja sama percepatan PSEL sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk implementasi WTE di kota-kota besar. Belum lama ini, Prabowo memerintahkan langsung Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani untuk mengeksekusi rencana ini.
“Kepala Danantara Bapak Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program Waste To Energy (WTE) atau program pengelolaan Sampah menjadi Energi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota lainnya di Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lewat akun instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (26/3/2026).
Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa program WTE tersebut diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani secara optimal. Selain itu, program ini akan mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan.
Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan langkah cepat dan terintegrasi dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan sampah di daerah.
Dia melanjutkan bahwa Kepala Negara berharap agar timbunan sampah yang telah lama menjadi permasalahan dapat segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan menjadi sumber energi, khususnya energi listrik.
“Presiden Prabowo menginginkan Pemerintah Pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik,” imbuh Teddy.
Langkah ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern berbasis teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik yang ramah lingkungan.
Dengan pendekatan hilirisasi yang terintegrasi, program Waste to Energy diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kota-kota di Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
