Kebebalan Komunikasi dan Matinya Dialektika Kekuasaan

HAKIKAT demokrasi sejatinya bukan sekadar prosedur elektoral yang hadir secara gegap gempita setiap lima tahun sekali, melainkan sebuah percakapan besar yang menuntut keterbukaan nalar antarwarga negara secara berkelanjutan. Namun, realitas politik hari ini justru menunjukkan gejala mengerasnya otoritarianisme jenis baru melalui dinding kebebalan komunikasi (communicative impenetrability). Pemimpin cenderung membangun benteng naratif-eksklusif yang menutup rapat ruang dialog dan menafikan kritik sebagai vitamin perbaikan kebijakan.

Fenomena ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut sebagai Communicative Authoritarianism (Treisman & Guriev, 2019). Strategi ini tidak lagi bekerja melalui represi fisik yang kasar, melainkan melalui pengabaian sistematis terhadap realitas di luar opini penguasa. Kekuasaan merasa memiliki hak veto untuk mendefinisikan kebenaran tunggal secara sepihak baik di tataran nasional maupun global. Inilah momen saat ruang publik tidak lagi menjadi tempat persemaian gagasan dan degradasi demokratisasi komunikasi politik menjurus semakin mengkhawatirkan.

Kekuasaan yang bebal adalah kekuasaan yang kehilangan fungsi pendengaran namun memiliki amplifikasi suara tanpa batas. Secara teoretis, kondisi ini menghancurkan prinsip Inclusion and Communication yang dirumuskan oleh Wolfbruger dan Einwiller (2021). Pemimpin terjebak dalam narsisme politik yang memandang kritik sebagai gangguan stabilitas, bukan sebagai instrumen koreksi. Akibatnya, kebijakan publik sering kali lahir dari ruang hampa yang steril dari denyut nadi kebutuhan masyarakat akar rumput.

Inti dari otoritarianisme komunikasi adalah upaya mematikan fungsi kritik sebagai mekanisme koreksi diri atau Self-Correcting Mechanism yang jauh-jauh hari disinggung oleh Adam Smith. Pemimpin yang mengidap kebebalan komunikasi secara sengaja memutus sirkuit umpan balik atau Feedback Loop yang jujur dari publik. Mereka menciptakan ekosistem komunikasi searah yang memaksa masyarakat menerima narasi tanpa alternatif. Kritik dari akademisi maupun pers tidak lagi dijawab dengan argumen rasional, melainkan dibenturkan dengan dinding pengabaian yang sangat tebal.

Peta komunikasi politik di tataran elite nasional saat ini menunjukkan pola pertahanan kekuasaan yang cenderung defensif dan apologetik secara berlebihan. Fenomena ini tampak nyata dalam eksekusi berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sering kali dipaksakan melalui pendekatan top-down tanpa dialog partisipatif yang bermakna. Setiap kegagalan mitigasi dampak sosial kemudian direkonstruksi sebagai pengorbanan yang diperlukan demi keberhasilan yang belum dipahami oleh publik secara luas.

Kondisi ini menciptakan apa yang saya sebut sebagai inses intelektual di dalam lingkaran inti kekuasaan. Pemimpin hanya bersedia mendengar informasi yang menyenangkan telinganya, para pembisik hanya menyuplai data yang mengonfirmasi bias sang penguasa. Hal ini selaras dengan kekhawatiran Cass Sunstein (2017) mengenai bahaya Echo Chambers yang mengunci pembuat kebijakan dalam delusi kolektif. Legitimasi moral sebuah kepemimpinan sejatinya telah runtuh ketika ia berhenti berdialog secara jujur dengan rakyatnya sendiri.

Dalam tataran komunikasi politik, strategi kebebalan ini sering kali menggunakan teknik reframing untuk mendiskreditkan kelompok kritis. Para oposan atau pengkritik kebijakan dilabeli sebagai aktor destabilisasi yang tidak memiliki semangat patriotisme atau pesanan kelompok tertentu. Kekerasan simbolik ini merusak tatanan komunikasi publik yang seharusnya bersifat deliberatif dan inklusif.

Menghadapi mengerasnya otoritarianisme komunikasi ini, kita memerlukan restorasi radikal terhadap cara mengelola percakapan politik. Sekaitan ini, konsep Communicative Action Jürgen Habermas (1981) yang menekankan pada konsensus melalui diskusi bebas dominasi adalah jalan keluar paling memungkinkan. Pemimpin harus menyadari bahwa kritik adalah elemen krusial yang memperkuat imunitas kebijakan di hadapan ujian zaman. Tanpa adanya dialektika yang sehat, rangkaian program politik hanya akan menjadi monumen kesombongan yang rapuh secara fundamental.

Restorasi ini menuntut keberanian dari masyarakat sipil untuk terus menyuarakan kebenaran di tengah kesunyian dialog yang dipaksakan. Demokratisasi komunikasi politik mengharuskan adanya desentralisasi otoritas kebenaran agar tidak dikuasai oleh segelintir elit saja. Publik harus mampu menantang narasi penguasa dengan data dan fakta yang solid untuk meruntuhkan dinding kebebalan tersebut. Intinya, komunikasi politik harus dikembalikan fungsinya sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan warga negara.

Gerakan menuntut akuntabilitas komunikasi kini tengah menguat sebagai respons terhadap mundurnya nilai demokrasi di berbagai belahan dunia (Levitsky & Ziblatt, 2018). Tujuannya jelas, dibutuhkan pemimpin yang memiliki Communicative Humility atau kerendahan hati komunikatif dalam menjalankan mandatnya. Sikap ini mengakui bahwa kebenaran tidak pernah menjadi milik tunggal mereka yang sedang menggenggam tongkat kekuasaan. Kepemimpinan yang kuat justru terletak pada keluasan dada dalam menampung aspirasi yang paling pahit sekalipun.

Kebebalan komunikasi sejatinya merupakan bentuk pengkhianatan paling halus terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Demokrasi yang sehat memerlukan oksigen dialog yang segar, bukan ruang hampa yang hanya berisi gema suara penguasa. Jika patologi ini dibiarkan menjadi norma baru, kita sedang menyaksikan runtuhnya bangunan demokrasi yang telah disusun dengan susah payah sejak reformasi.

Last but not least, kebijakan tanpa kritik adalah kesesatan terencana dan sistematis oleh pemegang otoritas. Publik harus menuntut kembali hak konstitusional untuk didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan penting. Kekuasaan tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian tanpa pengawasan intelektual yang ketat dari warga negaranya sendiri. Mari tumbuhkan semangat dialektika demi kemajuan peradaban bangsa.