Bandung (ANTARA) - Bank BJB memperkuat kolaborasi strategis dengan pemerintah melalui penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp700 miliar yang menyasar perbaikan 35.000 unit rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Jawa Barat pada tahun 2026.
Sinergi yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank BJB dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II di Menara BJB, Jumat (27/3), menempatkan bank daerah tersebut sebagai motor utama dalam mempercepat akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 27 kabupaten/kota di Jabar.
"Program ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman," ujar Direktur Konsumer dan Ritel Bank BJB Nunung Suhartini dalam keterangan di Bandung, Senin.
Nunung menjelaskan kepercayaan pemerintah menunjuk kembali Bank BJB sebagai bank penyalur didasari oleh rekam jejak perseroan yang sukses mengelola dana serupa pada periode 2017 hingga 2022.
Dengan alokasi Rp20 juta per unit rumah, Bank BJB berkomitmen memastikan distribusi dana berjalan transparan dan akuntabel.
Implementasi penyaluran dana yang direncanakan berlangsung selama empat bulan (April-Agustus 2026) menggunakan dua skema utama guna menjaga ketepatan sasaran. Skema pertama berupa penarikan tunai untuk upah tukang, dan skema kedua melalui pemindahbukuan langsung ke toko material untuk pembelian bahan bangunan.
"Kami berharap pelaksanaan kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. bank bjb siap untuk terus berkolaborasi dan berinovasi," tutur Nunung.
Untuk mempermudah penerima manfaat, Bank BJB menyediakan produk Tabungan BJB Tandamata Khusus yang dirancang inklusif tanpa setoran awal, bebas biaya administrasi, serta tanpa saldo mengendap. Fasilitas ini didukung oleh jaringan luas Bank BJB yang mampu menjangkau pelosok Jawa Barat secara merata.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar papan, kolaborasi ini diyakini mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi di tingkat daerah, mulai dari sektor jasa konstruksi hingga perdagangan material bangunan.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, Mochamad Mulya Permana, turut menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer Bank BJB Maman Rukmana dan PPK Rumah Swadaya Nadya Rahmarani Akbar. Sinergi ini menjadi bukti nyata kehadiran perbankan daerah dalam mendukung program strategis nasional demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Baca juga: Bank BJB catat penyaluran kredit Rp140,7 triliun pada 2025
Baca juga: Pemprov Kepri teken pinjaman daerah Rp400 miliar dengan Bank BJB
Baca juga: Bank bjb catat permintaan untuk Sustainability Bond II capai Rp932,4 M
Sinergi yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank BJB dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II di Menara BJB, Jumat (27/3), menempatkan bank daerah tersebut sebagai motor utama dalam mempercepat akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 27 kabupaten/kota di Jabar.
"Program ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman," ujar Direktur Konsumer dan Ritel Bank BJB Nunung Suhartini dalam keterangan di Bandung, Senin.
Nunung menjelaskan kepercayaan pemerintah menunjuk kembali Bank BJB sebagai bank penyalur didasari oleh rekam jejak perseroan yang sukses mengelola dana serupa pada periode 2017 hingga 2022.
Dengan alokasi Rp20 juta per unit rumah, Bank BJB berkomitmen memastikan distribusi dana berjalan transparan dan akuntabel.
Implementasi penyaluran dana yang direncanakan berlangsung selama empat bulan (April-Agustus 2026) menggunakan dua skema utama guna menjaga ketepatan sasaran. Skema pertama berupa penarikan tunai untuk upah tukang, dan skema kedua melalui pemindahbukuan langsung ke toko material untuk pembelian bahan bangunan.
"Kami berharap pelaksanaan kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. bank bjb siap untuk terus berkolaborasi dan berinovasi," tutur Nunung.
Untuk mempermudah penerima manfaat, Bank BJB menyediakan produk Tabungan BJB Tandamata Khusus yang dirancang inklusif tanpa setoran awal, bebas biaya administrasi, serta tanpa saldo mengendap. Fasilitas ini didukung oleh jaringan luas Bank BJB yang mampu menjangkau pelosok Jawa Barat secara merata.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar papan, kolaborasi ini diyakini mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi di tingkat daerah, mulai dari sektor jasa konstruksi hingga perdagangan material bangunan.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, Mochamad Mulya Permana, turut menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer Bank BJB Maman Rukmana dan PPK Rumah Swadaya Nadya Rahmarani Akbar. Sinergi ini menjadi bukti nyata kehadiran perbankan daerah dalam mendukung program strategis nasional demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Baca juga: Bank BJB catat penyaluran kredit Rp140,7 triliun pada 2025
Baca juga: Pemprov Kepri teken pinjaman daerah Rp400 miliar dengan Bank BJB
Baca juga: Bank bjb catat permintaan untuk Sustainability Bond II capai Rp932,4 M
