Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Achmad Dawami mendorong sinkronisasi kebijakan antarinstansi dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, guna menjaga keseimbangan industri perunggasan nasional.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VI DPR RI terkait penyusunan RUU tentang persaingan usaha, ia mencontohkan kebijakan pengendalian produksi unggas yang dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam aturan persaingan usaha.
“Induk ayam yang seharusnya bertelur sampai umur 65 minggu, melalui kebijakan pemerintah bisa diafkir (pengurangan induk ayam produktif) lebih awal pada umur 50–55 minggu agar produksi anak ayam dapat dikendalikan,” kata Dawami di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan pengelolaan pasokan anak ayam usia sehari atau day-old chick (DOC) menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan di pasar.
Menurut dia, kebijakan pengendalian produksi tersebut dilakukan terutama saat terjadi kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di tingkat peternak.
Namun, di sisi lain kebijakan tersebut juga dapat dipandang sebagai pengaturan produksi yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha.
Baca juga: Gabungan pembibitan unggas pastikan stok DOC nasional cukup dan stabil
Baca juga: SPHP Jagung, pemerintah siapkan Rp78,6 miliar bantu peternak unggas
Ia menambahkan kebijakan pengendalian pasokan, stabilisasi harga, serta pengaturan distribusi perlu berjalan selaras agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
“Kalau menjelang Lebaran harga naik tinggi, kami diminta tidak menjual terlalu mahal supaya masyarakat tetap bisa membeli. Tapi kalau harga terlalu rendah juga diingatkan agar industri tidak terganggu,” ujarnya.
Dawami mengatakan industri perunggasan memiliki karakteristik khusus karena produknya mudah rusak sehingga sensitif terhadap perubahan pasokan dan isu di pasar.
Selain itu, biaya produksi juga dipengaruhi oleh harga bahan baku pakan seperti jagung dan bungkil kedelai yang fluktuatif, sehingga turut mempengaruhi harga jual di tingkat peternak.
Ia menilai revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjadi momentum untuk memperjelas implementasi kebijakan agar selaras dengan prinsip persaingan usaha.
“Ke depan diperlukan penguatan pemahaman agar implementasi kebijakan bisa selaras dengan prinsip persaingan usaha dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran,” tutur Dawami.
Menurut dia, koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan kebijakan di bidang produksi, distribusi, dan persaingan usaha dapat berjalan seimbang.
Dalam rapat tersebut, GPPU juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konsumsi protein hewani melalui penyediaan produk unggas yang terjangkau.
Dawami menambahkan sektor perunggasan berperan dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah sehingga stabilitas industri perlu dijaga.
“Tujuan kita satu, bagaimana menyediakan protein kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ungkapnya.
Ia berharap pembahasan RUU tersebut dapat menghasilkan regulasi yang lebih harmonis serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor perunggasan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan stabilisasi harga unggas harus dilakukan dari sisi hulu, terutama melalui pengendalian pakan, vaksin dan DOC.
Ia menyatakan ketidakseimbangan pada sektor hulu kerap menjadi sumber utama gejolak harga di tingkat peternak maupun konsumen.
Baca juga: Pinsar minta aturan perunggasan diubah guna jaga ketahanan pangan
Baca juga: NFA tingkatkan penyerapan dari peternak, jaga stabilisasi harga ayam
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VI DPR RI terkait penyusunan RUU tentang persaingan usaha, ia mencontohkan kebijakan pengendalian produksi unggas yang dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam aturan persaingan usaha.
“Induk ayam yang seharusnya bertelur sampai umur 65 minggu, melalui kebijakan pemerintah bisa diafkir (pengurangan induk ayam produktif) lebih awal pada umur 50–55 minggu agar produksi anak ayam dapat dikendalikan,” kata Dawami di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan pengelolaan pasokan anak ayam usia sehari atau day-old chick (DOC) menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan di pasar.
Menurut dia, kebijakan pengendalian produksi tersebut dilakukan terutama saat terjadi kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di tingkat peternak.
Namun, di sisi lain kebijakan tersebut juga dapat dipandang sebagai pengaturan produksi yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha.
Baca juga: Gabungan pembibitan unggas pastikan stok DOC nasional cukup dan stabil
Baca juga: SPHP Jagung, pemerintah siapkan Rp78,6 miliar bantu peternak unggas
Ia menambahkan kebijakan pengendalian pasokan, stabilisasi harga, serta pengaturan distribusi perlu berjalan selaras agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
“Kalau menjelang Lebaran harga naik tinggi, kami diminta tidak menjual terlalu mahal supaya masyarakat tetap bisa membeli. Tapi kalau harga terlalu rendah juga diingatkan agar industri tidak terganggu,” ujarnya.
Dawami mengatakan industri perunggasan memiliki karakteristik khusus karena produknya mudah rusak sehingga sensitif terhadap perubahan pasokan dan isu di pasar.
Selain itu, biaya produksi juga dipengaruhi oleh harga bahan baku pakan seperti jagung dan bungkil kedelai yang fluktuatif, sehingga turut mempengaruhi harga jual di tingkat peternak.
Ia menilai revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjadi momentum untuk memperjelas implementasi kebijakan agar selaras dengan prinsip persaingan usaha.
“Ke depan diperlukan penguatan pemahaman agar implementasi kebijakan bisa selaras dengan prinsip persaingan usaha dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran,” tutur Dawami.
Menurut dia, koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan kebijakan di bidang produksi, distribusi, dan persaingan usaha dapat berjalan seimbang.
Dalam rapat tersebut, GPPU juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konsumsi protein hewani melalui penyediaan produk unggas yang terjangkau.
Dawami menambahkan sektor perunggasan berperan dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah sehingga stabilitas industri perlu dijaga.
“Tujuan kita satu, bagaimana menyediakan protein kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ungkapnya.
Ia berharap pembahasan RUU tersebut dapat menghasilkan regulasi yang lebih harmonis serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor perunggasan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan stabilisasi harga unggas harus dilakukan dari sisi hulu, terutama melalui pengendalian pakan, vaksin dan DOC.
Ia menyatakan ketidakseimbangan pada sektor hulu kerap menjadi sumber utama gejolak harga di tingkat peternak maupun konsumen.
Baca juga: Pinsar minta aturan perunggasan diubah guna jaga ketahanan pangan
Baca juga: NFA tingkatkan penyerapan dari peternak, jaga stabilisasi harga ayam
