Pemerintah Iran mengancam akan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) setelah parlemen mulai mengkaji opsi tersebut di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan pada Senin (30/3) bahwa pembahasan itu kini juga menjadi perdebatan di ruang publik.
Baghaei menegaskan posisi resmi Teheran di tengah meningkatnya kekhawatiran soal eskalasi nuklir.
“Iran tidak pernah mencari dan tidak akan mencari senjata nuklir,” ujarnya, sebagaimana dilansir AFP.
Namun, ia menyinggung serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dalam konflik sebelumnya sebagai alasan munculnya wacana keluar dari perjanjian tersebut.
“Apa manfaat bergabung dalam perjanjian jika pihak-pihak yang bersikap intimidatif bukan hanya tidak mengizinkan kami menikmati hak kami, tetapi juga menyerang fasilitas nuklir kami?” lanjutnya.
Reuters melaporkan, Baghaei menegaskan Iran tetap akan mematuhi ketentuan NPT selama masih menjadi anggota, namun keputusan akhir berada di tangan parlemen yang kini tengah mengkaji kemungkinan keluar dari perjanjian tersebut.
Perjanjian NPT sendiri mengatur pembatasan penyebaran senjata nuklir dan mengizinkan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai di bawah pengawasan internasional.
Langkah Iran ini dinilai berpotensi meningkatkan ketegangan global karena jika keluar dari NPT, Teheran tidak lagi terikat kewajiban transparansi program nuklirnya.
Sebelumnya, fasilitas nuklir Iran menjadi target serangan besar dalam konflik selama 12 hari pada Juni 2025, ketika Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran sejak 13 Juni, lalu diikuti keterlibatan AS yang menghantam situs nuklir utama seperti Fordow, Natanz, dan Isfahan pada 22 Juni 2025.
Kemudian pada 28 Februari 2026, Iran kembali diserang oleh AS-Israel dan menambah eskalasi konflik kawasan. Terbaru, fasilitas nuklir Iran pada Jumat (27/3) juga dilaporkan menjadi target hantaman rudal AS-Israel.
