jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta agar penimbunan Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi dihentikan.
Menteri Bahlil menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja di sebuah SPBU di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).
BACA JUGA: Strategi Purbaya Mencegah Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Bahlil meminta para oknum penimbun BBM bersubsidi menghentikan aksi ilegal mereka yang sangat merugikan masyarakat, terlebih dunia di ambang krisis energi akibat dampak perang Iran versus Israel-Amerika.
“Saya mohon dengan sangat kepada teman-teman yang selama ini masih bermain dengan menimbun BBM. Sekali lagi mohon jangan dilanjutkan," ucap Bahlil.
BACA JUGA: Pertemuan Sederet Menteri di Kantor Menko Perekonomian, Purbaya hingga Bahlil
Apa yang disampaikan Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini adalah sebuah kalimat yang sopan dengan tujuan menyelamatkan hak rakyat miskin yang terampas oleh kelangkaan stok di lapangan.
Merespons hal ini, pemerhati kebijakan publik, Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH menilai niat Bahlil menyentuh nurani oknum pelaku usaha yang masih nakal agar tobat nasuha atau insaf untuk yang terakhir dan seterusnya.
BACA JUGA: Bahlil: Perintah Pak Prabowo Jangan Menaikkan Harga BBM
Menurut Prof Henry, cara komunikasi Bahlil sebagai pembantu Presiden Prabowo di kabinet yang saat ini paling diandalkan untuk mengawal dan menyelamatkan ESDM Indonesia dari jurang krisis energi dunia adalah aebuah langkah awal yang positif dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial.
“Penggunaan diksi memohon kepada para pelanggar hukum sejatinya adalah memberikan early warning kepada siapapun di negeri ini untuk tidak mengkhianati rakyat dengan menimbun BBM hanya untuk mengeruk keuntungan di saat dunia di ambang krisis energi. Dan Pak Prabowo pun sudah berulangkali mengatakan akan menghabisi mafia BBM. Meski begitu, permohonan agar tidak menimbun BBM juga jangan sampai diartikan sebagai sisi lemah negara di hadapan mafia energi," ujar Prof Henry di sela-sela halalbihalal kepada beberapa konstituennya di Dapil Solo Raya, Jumat (27/3/2026).
Guru Besar Unissula Semarang ini menegaskan penimbunan BBM bersubsidi merupakan kejahatan yang luar biasa dan secara sosiologis menunjukkan karakter pragmatis dan sifat serakah yang harus diakhiri.
“Kita sangat apresiasi pendekatan persuasif Pak Bahlil sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat. Juga terhadap tindakan penjahat yang merugikan salah satu sumber energi yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, maka negara harus berani bertindak dengan otoritas penuh, karena diberikan kekuasaan oleh konstitusi bahwa negara harus berdaulat dan hadir menyelamatkan energi dari tindakan kriminal tersebut,” tegas Prof Henry.
"Jangan sampai kebaikan pemerintah justru dibaca sebagai celah oleh para mafia untuk terus menari di atas penderitaan masyarakat," imbuhnya.
Menurut Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini bahwa penimbunan BBM bukan sekadar isu moral. Ini adalah patologi sosiologis ketika oknum pengusaha memilih mengejar keuntungan instan melalui praktik ilegal.
Data BPH Migas mencatat lebih dari 4.500 kasus penyalahgunaan sepanjang tahun 2025. Dari praktik para bandit ini mengakibatkan kerugian negara mencapai trilunan rupiah.
Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penegakan hukum yang tumpul, hanya menyentuh lapisan operator bawah.
Dari pengamatan Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini bahwa hukum nyaris tak pernah menyentuh aktor intelektualnya dan masih bebas memanfaatkan disparitas harga subsidi untuk kepentingan pribadi. Itulah sebabnya kasus ini terus berulang.
Prof Henry mendukung Menteri Bahlil mengejewantahkan instruksi Presiden Prabowo yang memegang mandat kepentingan publik sebagai penanggung jawab utama penyelamatan BBM dan energi lainnya dari perut Ibu Pertiwi sesuai amanat pasal 33 UUD 1945.
Pemikir hukum Jeremy Bentham pernah menyebutkan bahwa hukum harus mampu menjamin kebahagiaan jumlah orang terbanyak. Termasuk pejabat publik harus menjadi panglima terdepan yang dapat memastikan kepada rakyat bahwa negara hadir melindungi kebutuhan energi.
Pakar tata negara dan ekonomi Amartya Sen juga menyebutkan negara wajib memastikan akses sumber daya dasar tidak terhalang oleh ketimpangan.
Distribusi Digital Berbasis NIK
Lebh lanjut Prof Henry juga mendukung penuh cara cerdas penghematan BBM dengan sistem kendali distribusi digital berbasis NIK atau Nomor Induk Kepegawaian sebagai solusi bahwa BBM tepat sasaran.
Kendali digital itu harus terintegrasi secara backend dari level pemasok, agen, hingga pangkalan.
"Harus dipastikan sistem ini tidak boleh menambah birokrasi di tangan rakyat, melainkan menjadi instrumen audit otomatis yang mampu mendeteksi anomali volume stok secara real-time di tingkat distributor," terang Waketum DPP Bapera sekaligus Ketua LBH DPP Bapera ini.
Dengan sinkronisasi data NIK, kata dia, BBM yang keluar dari pangkalan harus tervalidasi secara sistemik sehingga tak ada celah kebocoran. Oknum nakal dari level manapun langsung terkunci dan memicu alarm penegakan hukum otomatis.
"Kedaulatan energi hanya bisa tegak jika berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan berani berkata 'Hentikan' pada ketidakberesan. Semua bisa dilakukan dengan sistem digital yang kedap manipulasi," pungkas Prof Henry.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
